Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong kepastian aspek politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) dan tata kelola anggaran bagi program pemekaran di Papua dan Papua Barat.
Wapres mengatakan dalam kerangka pelaksanaan Inpres No. 9/2020 aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua juga harus ditangani secara paralel.
"Isu-isu polhukam yang dapat kita catat di sini termasuk isu Otonomi Khusus [Otsus], pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru [DOB], pertahanan dan keamanan, HAM, separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional," katanya dalam keterangan tertulis dari Biro Setwapres, Kamis (28/1/2021).
Hal itu diungkapkan saat memimpin Rapat membahas isu polhukam terkait Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden. Dalam rapat, dia kembali mengingatkan perlunya evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus.
Kedua, lanjut Wapres, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. "Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat," tegasnya.
Ketiga, kebijakan Otonomi Khusus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. "Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera," harapnya.
Baca Juga
Di samping itu, ia juga meminta agar pelaksanaan amanat Inpres tersebut benar-benar dapat membangun kepercayaan (trust building) serta merebut hati dan pikiran masyarakat Papua, sehingga meneguhkan kesadarannya sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI.
Dia meyakini, dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, situasi keamanan akan kondusif, loyalitas terhadap NKRI meningkat, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Saat ini Bappenas telah mengkoordinasikan inventarisasi program kerja serta alokasi anggaran kementerian, lembaga, dan Pemda Papua.
Adapun sasaran prioritasnya, menurut Wapres, adalah tujuh wilayah adat, dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka masyarakat setempat atau local champions (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pimpinan daerah/birokrasi, tokoh pemuda dan perempuan) sebagai mitra strategis.
"Insya Allah bila kondisinya telah memungkinkan, saya akan melakukan kunjungan kerja ke kedua ibukota provinsi tersebut, guna melakukan dialog dan menyerap aspirasi dalam pertemuan dengan para pemuka adat, pemuka agama, pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh pendidikan," kata Wapres Ma'ruf.
Tampak hadir dalam rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan lainnya.
