Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Panggil Politisi PDIP Ihsan Yunus terkait Kasus Bansos Covid-19

Ihsan Yunus akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos di Kemsos, Adi Wahyono.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 27 Januari 2021  |  12:27 WIB
Gambar berisi sindiran atau Meme Mensos Juliari Batubara di Twitter  -  Sumber: Twitter
Gambar berisi sindiran atau Meme Mensos Juliari Batubara di Twitter - Sumber: Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus, terkait dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang menjerat eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara.

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut, akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos di Kemsos, Adi Wahyono.

“Ihsan Yunus akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka AW,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (27/1/2021).

KPK juga mengagendakan pemeriksaan Ex ADC Mensos RI, Eko Budi Santoso. Dia juga dipanggil selaku saksi untuk tersangka Adi Wahyono.

Sementara itu, guna melengkapi berkas penyidikan tesangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, KPK memanggil Direktur PT Integra Padma Mandiri, Budi Pamungkas dan kembali memanggil Direktur PT Mandala Mahonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin.

“Keduanya akan diperikaa untuk tersangka JPB (Juliari),” ujar Ali.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19)

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK pdip Juliari P. Batubara
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top