Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memprioritaskan penurunan angka stunting sebagai salah satu target pemerintah.
Kepala Negara diketahui menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024.
“Kenapa angka stunting menjadi perhatian dari Bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif,” kata Muhadjir dalam keterangan pers yang ditayangkan youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/1/2021).
Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk dilakukan pemetaan stunting di Indonesia yang diketahui sebenarnya sudah sangat detail dan jelas sehingga menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur sampai 2024.
Alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga, kata Jokowi, juga akan difokuskan kepada beberapa Kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah.
Kepala Negara pun menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana untuk mencapai target penurunan angka stunting tersebut dengan dibantu kementerian/lembaga terkait lainnya.
Baca Juga
Sementara itu, untuk mengejar target penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024, Muhadjir menyatakan setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting 2,7 persen.
“Dan ini adalah sesuatu target yang luar biasa besar. Karena itu bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa yang tidak biasa atau extraordinary,” kata Muhadjir.
Adapun, pada 2019 angka stunting di Indonesia masih tinggi yakni sekitar 27,6 persen dan diperkirakan pada 2020 terjadi kenaikan akibat pandemi Covid-19.
Muhadjir mengaku telah menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil guna mencapai target 14 persen penurunan angka stunting.
Pertama, pemerintah menggunakan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum dalam penanganan stunting.
“Artinya bahwa penurunan angka stunting basisnya nanti adalah dalam upaya untuk membangun keluarga, sehingga pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral,” papar Muhadjir.
