Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Biden Siap Rilis Kebijakan Iklim Minggu Depan, China Jadi Incaran

Joe Biden akan mengeluarakan perintah eksekutif kedua yang akan segera diluncurkan pada 27 Januari 2021 yang isinya akan mencakup perintah omnibus untuk memerangi perubahan iklim di dalam negeri dan mengangkat masalah ini sebagai prioritas keamanan nasional.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 24 Januari 2021  |  09:06 WIB
Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden membahas UU Perlindungan kesehatan Affordable Care Act (Obamacare) dalam jumpa pers di Wilmington, Delaware, AS, 10 November 2020. - Antara/Reuters\r\n
Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden membahas UU Perlindungan kesehatan Affordable Care Act (Obamacare) dalam jumpa pers di Wilmington, Delaware, AS, 10 November 2020. - Antara/Reuters\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan merilis lebih banyak kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim minggu depan.

Seiring dengan rencana tersebut, Amerika Serikat (AS) juga akan mendesak China untuk memperkuat target menekan emisi gas rumah kaca.

Gina McCarthy, penasihat iklim nasional Gedung Putih, tidak menjelaskan dengan rinci kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Namun, sebuah memo Gedung Putih mengungkap putaran kedua perintah eksekutif akan segera diluncurkan pada 27 Januari 2021 yang isinya akan mencakup perintah omnibus untuk memerangi perubahan iklim di dalam negeri dan mengangkat masalah ini sebagai prioritas keamanan nasional.

"Kami telah mengirimkan sinyal tentang hal-hal yang tidak kami sukai yang akan kami putar kembali, tetapi minggu ini Anda akan melihat kami bergerak maju dengan apa visi masa depan," kata McCarthy dalam pertemuan virtual Konferensi Walikota AS yang dikutip dari Channel News Asia.

Joe Biden dengan cepat mengeluarkan perintah eksekutif yang membatalkan pipa Keystone XL yang akan mengimpor minyak pasir tar dari Kanada dan bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris 2015.

Kedua langkah itu membalikkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump. Selama empat tahun masa jabatannya, Trump membatalkan sekitar 100 peraturan tentang iklim dan lingkungan. Dia memilih menjalankan kebijakan 'dominasi energi' untuk memaksimalkan output dan ekspor minyak, gas, dan batu bara.

John Kerry, utusan khusus iklim pemerintahan Biden, mengatakan janji baru-baru ini oleh China, penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, tidak cukup baik.

Pada bulan September, Presiden China Xi Xingping menetapkan tujuan agar negaranya menjadi karbon netral pada tahun 2060, 10 tahun setelah kerangka waktu 2050 yang ditetapkan sebagian besar negara. Dia juga menjanjikan tujuan jangka pendek yang lebih ambisius untuk emisi karbon.

Sebagai menteri luar negeri di bawah mantan Presiden Barack Obama pada 2015, Kerry membantu membawa China ke meja perundingan pada konferensi iklim PBB di Paris. Sekarang, pemerintahan Biden mulai menerapkan tekanan diplomatik pada negara-negara untuk bekerja lebih keras di bidang iklim, menurut Kerry.

Kerry berbicara pada hari Jumat lalu (22/1/2021) dengan para menteri luar negeri di Eropa. Benua Biru memiliki harapan tinggi untuk pemerintahan Biden setelah kurangnya tindakan terhadap iklim di masa Trump.

Kerry mengatakan AS penghasil emisi terbesar kedua di dunia, harus berbuat lebih baik daripada mencapai emisi karbon nol-bersih pada tahun 2050. "Mungkin melalui teknologi yang muncul seperti menangkap karbon dioksida langsung dari udara," kata Kerry.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china perubahan iklim Joe Biden
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top