Bisnis.com, JAKARTA - Begitu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat Joe Biden tancap gas untuk menandatangani sejumlah perintah eksekutif, salah satunya kebijakan iklim untuk kembali bergabung dengan Perjanjian Paris.
Selain itu, Biden juga memberlakukan moratorium leasing minyak di Arctic National Wildlife Refuge. Pakar lingkungan mengatakan tindakan Biden memperbarui komitmen untuk menjaga lingkungan, memberi sinyal kepada dunia bahwa AS telah kembali ke perang global melawan perubahan iklim, meskipun beberapa diantaranya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk implementasi.
Tindakan tersebut menjadi kontras dan pembalikan dari pendekatan proindustri Presiden Donald Trump terhadap energi dan lingkungan. Trump menyebut pakta itu akan membahayakan daya saing AS dengan memungkinkan transfer kekayaan Paman Sam ke negara-negara yang bertanggung jawab atas sebagian besar polusi dunia.
Biden telah berkomunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kembali bergabung dengan Perjanjian Paris yang akan secara resmi berlaku 30 hari kemudian.
"Meskipun kami bersyukur atas aksi ini, kami juga tahu ini baru permulaan. Kami ingin negara kami sepenuhnya diberdayakan oleh energi bersih, dan kami harus melakukannya dengan cepat dan menyeluruh," kata Andrea McGimsey, direktur senior kampanye Solusi Pemanasan Global Lingkungan Amerika.
Namun, beberapa langkah itu memicu pertentangan dari industri, bahkan senator kunci Partai Demokrat. Senator Joe Manchin, seorang Demokrat dari West Virginia yang akan memimpin Komite Energi dan Sumber Daya Alam, menyerukan perubahan pada kesepakatan Paris.
Baca Juga
"Saya juga menjunjung tinggi pandangan saya bahwa perjanjian Paris harus ditingkatkan untuk mengatur semua negara pada tahap yang sama dan memegang masing-masing standar akuntabilitas yang sama," katanya.
Dalam perintah eksekutifnya, Biden mengarahkan lembaga pemerintah untuk meninjau dan menangani kebijakan era Trump yang berbahaya bagi kesehatan publik, merusak lingkungan, dan tidak didukung oleh ilmu pengetahuan untuk kepentingan nasional.
Tinjauan tersebut mencakup serangkaian kebijakan untuk kemungkinan pencabutan atau revisi, dari standar mobil dan persyaratan efisiensi peralatan yang dipermudah di bawah Trump hingga batas-batas yang dipersempit pada monumen nasional di AS barat.
Biden juga akan mengarahkan lembaga federal untuk mempertimbangkan kembali kebijakan era Trump lainnya, termasuk langkah-langkah yang mengatur survei minyak seismik di Teluk Meksiko, memungkinkan jalan dibangun melalui Hutan Nasional Tongass Alaska dan memutar kembali standar efisiensi untuk peralatan.
Target lain dari pergeseran yang dirancang Biden adalah aturan Trump yang mempersempit ruang lingkup tinjauan lembaga pemerintah tentang bagaimana keputusan mereka memengaruhi lingkungan.
Adapun tindakan lain yang diumumkan transisi Biden antara lain, mengarahkan Badan Perlindungan Lingkungan dan Departemen Transportasi untuk mempertimbangkan revisi standar penghematan bahan bakar mobil dan emisi knalpot yang dilonggarkan di bawah Trump.
Selain itu, memerintahkan Departemen Dalam Negeri untuk meninjau batas monumen yang menyusut selama pemerintahan Trump, termasuk Monumen Nasional Bear Ear di Utah, yang dipangkas menjadi sekitar 220.000 hektar dari awalnya seluas 1,4 juta hektar.
Biden juga menghentikan jalur pipa minyak Keystone XL lintas batas dengan mencabut izin yang diberikan Trump.
