Bisnis.com, JAKARTA - China mengesahkan undang-undang kontroversial yang memberi penjaga pantai memiliki kebebasan untuk menembaki kapal asing. Tindakan ini dapat memicu risiko kesalahan perhitungan militer di Pasifik Barat.
Melansir Bloomberg Sabtu (23/1/2021), Kantor berita resmi Xinhua dalam laporannya menyatakan, undang-undang tersebut ditujukan untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan hak maritim. Undang-undang tersebut akan berlaku mulai 1 Februari.
Penjaga Pantai China akan diizinkan untuk mengambil semua cara yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata, untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing.
Personel penjaga pantai akan diizinkan untuk naik dan memeriksa kapal asing yang beroperasi di perairan yurisdiksi China, istilah yang mencakup area yang diklaim oleh negara lain.
Kendati begitu, tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko salah perhitungan di wilayah luas perairan sengketa yang membentang dari pantai China.
Kapal penjaga pantai China sering melakukan kontak dekat, terkadang terlibat dalam ketegangan dengan kapal asing, karena mereka menegaskan klaim Beijing atas sebagian besar laut China Selatan dan Timur.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan, pada pertemuan regular, Jumat (22/1/2021) di Beijing, bahwa langkah itu adalah aktivitas legislatif normal NPC dan bahwa China akan tetap berkomitmen untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di laut.
Klaim atas perairan Laut China Selatan yang kaya sumber daya telah membuat China berselisih dengan tetangga di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Di Laut China Timur, kapal pemerintah China dan Jepang secara rutin membuntuti satu sama lain dalam patroli di dekat pulau tak berpenghuni yang diklaim oleh kedua belah pihak.
Awal pekan ini, diplomat Jepang dalam panggilan konferensi dengan rekan-rekan China menyatakan penentangan keras terhadap serangan berulang-ulang terhadap kapal-kapal negara itu di dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan, yang dikenal sebagai Diaoyus di China.
"Delegasi China mendesak kedua belah pihak untuk bekerja membuat daerah itu menjadi lautan perdamaian, kerja sama dan persahabatan,” kata Kementerian Luar Negeri di Beijing.
Undang-undang tersebut merupakan langkah terbaru China untuk memberdayakan penjaga pantainya, yang dibuat pada 2013 dengan menggabungkan beberapa badan maritim dan tergabung dalam Polisi Bersenjata Rakyat pada 2018.
Armada tersebut telah meningkatkan kehadirannya di perairan yang disengketakan baru-baru ini, termasuk perselisihan dengan Vietnam di Vanguard Bank Laut Cina Selatan pada 2019.
Langkah tersebut juga dapat mendorong negara lain untuk meningkatkan kehadiran militer mereka di perairan, termasuk Penasihat Keamanan Nasional AS Robert O'Brien tahun lalu mengatakan, bahwa Penjaga Pantai AS sedang berupaya memperluas kehadirannya di Pasifik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
