Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa vaksinasi Covid-19 secara mandiri juga diperlukan meskipun bukan prioritas pemerintah.
"Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi, itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (20/1/2021).
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait, jika wacana vaksinasi mandiri diberlakukan.
"Kalau sampai nanti kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan dari pimpinan dan Komisi VI, ada beberapa catatan, yakni vaksinnya berbeda jenis. Jadi, supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merk vaksinnya berbeda," kata Erick.
Kemudian, lanjut dia, waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan. Dan ada payung hukum yang jelas.
"Kami tinggal menerapkan saja, apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak, tapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kami siap melaksanakan," ucap Erick.
Terlepas dari wacana vaksinasi mandiri, Erick menyampaikan, bahwa kapasitas produksi vaksin Biofarma dapat mencapai 250 juta dosis vaksin.
"Apakah produksi Biofarma ini sudah standar internasional untuk Covid-19, alhamdulilah juga lulus," ucapnya.
Ia menyampaikan, untuk kapasitas produksi sebanyak 100 juta dosis telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Sisanya, sebanyak 150 juta dosis ditargetkan dapat segera tersertifikasi dalam dua bulan ke depan.
"Sehingga 250 juta kapasitas untuk vaksin yang diproduksi Biofarma sudah mempunyai sertifikat," ujar Erick.
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Biofarma Honesti Basyir mengatakan, Indonesia telah mendatangkan 3 juta dosis vaksin Sinovac.
"Ada 1,2 juta dosis sudah didistribusikan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan secara cepat. Masih ada 1,8 juta dosis lagi yang siap untuk didistribusikan," katanya.
