Bisnis.com, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta dukungan dari masyarakat agar dapat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan baik di Komisi III DPR nanti.
Listyo mengaku bersyukur dirinya telah dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan posisi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan memasuki pensiun pada awal Februari 2021 nanti.
"Terimakasih atas dukungan dan support, mohon doanya agar bisa melaksanakan rangkaian fit and proper test dengan baik," kata Listyo, Kamis (14/1/2021).
Seperti diketahui, Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada hari ini Kamis 14 Januari 2021.
Setelah RDPU, DPR akan mengundang Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk membuat makalah di Komisi III DPR terkait rencana ke depan sebagai Kapolri pada hari Senin 18 Januari 2021.
Kemudian hari berikutnya, Selasa 19 Januari 2021, Komisi III DPR bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) ke calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima Surat Presiden atau Surpres tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Berdasarkan Surpres tersebut, Presiden Jokowi mengusulkan nama Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.
Surpres bernomor R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
“Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.
Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.
Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.
“Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ujar Puan.
Mekanisme internal DPR yang dimaksud Puan adalah didahului dengan Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, pemberitahuan tentang masuknya Surat Presiden tentang Pencalonan Kapolri serta penugasan Komisi terkait, yaitu Komisi III untuk melakukan fit and proper test.
“Hasil fit and proper test di Komisi III akan kembali dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan Dewan,” jelasnya.
Menurutnya, proses persetujuan calon Kapolri ini akan ditempuh selama 20 hari, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.
