Bisnis.com, JAKARTA - Jaringan kereta berkecepatan tinggi bernilai miliaran dolar antara Singapura dan ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, telah dihentikan.
Kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan tentang proyek tersebut setelah Malaysia mencari perubahan karena dampak ekonomi pandemi, menurut pernyataan bersama pada Jumat (31/12/2020).
Dilansir Bloomberg (1/1/2020), Malaysia harus memberi kompensasi kepada Singapura untuk biaya yang telah dikeluarkan, kata kementerian transportasi negara Singapura itu dalam pernyataan terpisah.
Pengumuman itu datang tepat setelah batas waktu 31 Desember untuk perpanjangan kedua dan terakhir dari penangguhan proyek, yang pertama kali diperdebatkan satu dekade lalu dan diberi lampu hijau pada 2013.
Adapun, pada bulan Juni, negara tetangga Asia Tenggara ini telah setuju untuk menempatkan pengembangan, yang telah menimbulkan banyak penangguhan, ditunda lagi di tengah diskusi seputar biaya.
Sambungan rel berkecepatan tinggi 350 kilometer (218 mil) yang on-again, off-again akan memotong waktu perjalanan antara pusat-pusat menjadi sekitar 90 menit dibandingkan lebih dari empat jam dengan mobil. Meskipun penerbangan di antara keduanya hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam, itu jauh lebih lama setelah check-in dan keamanan bandara diperhitungkan. Semula, layanan ini diharapkan akan dapat dimulai pada 2026.
Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyampaikan mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Malaysia, Pemerintah Malaysia telah mengusulkan beberapa perubahan pada proyek kereta super cepat.
"Kedua pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait dengan perubahan ini dan belum dapat mencapai kesepakatan."
Di sisi lain, Menteri Ekonomi Malaysia Mustapa Mohamed menuturkan Malaysia telah mengusulkan perubahan dalam struktur proyek, penyelarasan dan desain stasiun serta memajukan awal konstruksi selama dua tahun untuk memberikan dorongan pada ekonomi yang dilanda pandemi.
Dia juga ingin mempertimbangkan opsi pembiayaan yang lebih fleksibel, termasuk pembayaran yang ditangguhkan dan kemitraan publik-swasta.
Adapun, pemerintahan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang mengundurkan diri pada Februari, berusaha membatalkan proyek tersebut karena negara itu bergulat dengan hutang dan kewajiban sebesar lebih dari 1 triliun ringgit (US$ 249 miliar) sebelum menyelesaikan penangguhan, serta biaya kompensasi kepada Singapura sebesar US$15 juta.
Mahathir pernah memperkirakan proyek itu akan menelan biaya sekitar 110 miliar ringgit untuk Malaysia. "Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan sebagai efek penghentian Perjanjian kereta super cepat ini," kata pernyataan bersama tersebut.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
