Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

FPI Dikekang, Pegawai Pemerintah Dilarang Terlibat di Organisasi Terlarang

ASN akan mendapatkan hukuman bila tetap menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut. ASN dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 02 Januari 2021  |  14:19 WIB
Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya pada Sabtu (12/12/2020) - ANTARA - Fianda Sjofjan Rassat
Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya pada Sabtu (12/12/2020) - ANTARA - Fianda Sjofjan Rassat

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah pemerintah resmi melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan peringatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono.

"ASN terikat dengan sumpah untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah," kata Paryono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2020.

ASN akan mendapatkan hukuman bila tetap menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut. Mereka dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

Sebelumnya, pelarangan aktivitas FPI sudah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Rabu, 30 Desember 2020. Mahfud mengatakan FPI sejak tgl 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan FPI karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," ujar Mahfud di Jakarta.

Lebih lanjut, Paryono kemudian menyinggung sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengingat pada ASN ini. Salah satunya yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bagian dari ASN).

Di dalam PP tersebut, diatur berbagai jenis hukuman disiplin tingkat berat. Pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Ketiga, pembebasan dari jabatan. Keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Lalu yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

fpi bkn ASN

Sumber : Tempo

Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top