Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hasil Pilkada 2020 Ramai Digugat, Sudah 130 yang Masuk ke MK

Meski diklaim berjalan lancar, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada banjir gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada 2020.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 22 Desember 2020  |  05:55 WIB
Tampilan penghitungan suara (real count) Pilkada Serentak 2020 di situs KPU RI  -  sumber: infopemilu2.kpu.go.id
Tampilan penghitungan suara (real count) Pilkada Serentak 2020 di situs KPU RI - sumber: infopemilu2.kpu.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 130 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) sejak  pengumuman pleno hasil pilkada 2020 oleh KPU di sejumlah daerah.

Dikutip dari laman resmi MK, jumlah PHPKada tersebut oleh calon kepala daerah yang gagal dalam kontestasi pilkada sejak tanggal 17 - 21 Desember 2020 pukul 23.46 WIB.

Dari sisi jumlah, permohonan PHPKada ini melonjak dibandingkan dengan posisi  Minggu (20/12/2020) pagi yang hanya sebanyak 76 permohonan sengketa. 

Data MK juga menunjukkan bahwa jumlah permohonan perselisihan pilkada 2020 juga melonjak dibandingkan PHPKada tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing sebanyak 60 dan 72 PHPKada.

Dalam catatan Bisnis permohonan sengketa yang cukup menonjol diajukan oleh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yakni Akhyar Nasution - Salman Alfarisi, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin-Mujiaman, serta gugatan dari calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Sengketa atau perselisihan pilkada lazim diajukan oleh pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam kontestasi pilkada. Pihak yang kalah biasanya akan mendalilkan sejumlah temuan kecurangan selama pelaksanaan pilkada ke MK.

Adapun mekanisme pegajuan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16 – 26 Desember 2020 (provinsi) dan 13 – 23 Desember (kabupaten dan kota).

Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020 – 5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020 –  5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (kabupaten/kota)

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tangerang selatan mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi Pilkada 2020
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top