Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Satgas Daerah Diminta Tegas Tegakkan Prokes di TPS Pilkada 2020

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah bisa mengambil langkah-langkah tegas dengan hingga membubarkan keramaian di TPS Pilkada 2020.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 08 Desember 2020  |  18:31 WIB
Satgas Daerah Diminta Tegas Tegakkan Prokes di TPS Pilkada 2020
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional mengarahkan satgas di daerah untuk membantu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di TPS yakni mengawasi dan menegakkan protokol kesehatan.

“Kami imbau kepada satgas daerah untuk ikut membantu penyelenggara Pilkada di TPS , menegakkan disiplin protokol kesehatan,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/12/2020).

Lebih lanjut, bagi para pelanggar protokol kesehatan, kerumunan misalnya, Satgas akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Jika peringatan tersebut tidak digubris, maka Satgas bisa mengambil langkah-langkah tegas yakni hingga membubarkan keramaian untuk mencegah terjadinya penularan di lokasi pilkada tersebut.

Senada, jika pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh perorangan, peringatan juga akan diberikan terlebih dahulu tetapi jika tetap ‘ngeyel’ maka si pelanggar bisa tidak diizinkan masuk ke TPS.

Wiku juga menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan untuk melakukan penundaan pilkada di zona merah.

Namun, dia memastikan bahwa upaya meminimalisir penularan Covid-19 adalah melalui kedisiplin semua orang dalam menerapkan protokol kesehatan dan ketegasan dalam penegakkannnya.

Sebelumnya, Bawaslu meminta penyelenggara Pilkada 2020 mengantisipasi pelaksanaan pemilihan pada 9 Desember agar tak menyebabkan kerumunan.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa selama masa kampanye 29 September - 5 Desember 2020, Bawaslu menemukan adanya sejumlah pelanggaran seperti jumlah melebihi kapasitas dan kepatuhan protokol.

Lebih lanjut pada saat pelanggaran tersebut, Bawaslu berwenang untuk memberikan peringatan serta mengingatkan pada kepatuhan protokol kesehatan. Pihaknya juga membubarkan agenda kampanye melanggar prokes bersama kepolisian dan Satgas Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak Pilkada 2020 Covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top