Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak penyelidikan mendalam terkait penembakan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada Senin (7/12/2020).
Dia mengatakan hal itu dalam unggahan video di channel YouTube miliknya, Fadli Zon Official, dengan judul ‘6 Anggota FPI Ditembak Polisi, Usut Tuntas’.
Bahkan Fadli juga menyindir aparat kepolisian yang melakukan penembakan dengan peluru yang dibiayai oleh uang rakyat.
“Nyawa kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari kepolisian, padahal peluru itu datangnya juga dari rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan tidak boleh kemudian peluru itu juga menghadang kepada rakyat,” ucapnya seperti dikutip Bisnis, Selasa (8/12/2020).
Fadli mengatakan peristiwa ini harus segera diselidiki. Kalau perlu, dia meminta dibentuk tim yang independen atau tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap siapa yang melakukan kesalahan.
Fadli mengatakan bahwa pengusutan itu harus diusut secara rinci, mulai dari perintah untuk melakukan penguntitan terhadap Rizieq Shihab dan pendukungnya, penembakan, pengadaan, penyerangan, hingga penculikan.
Baca Juga
Mantan Wakil DPR RI itu juga menambahkan bahwa penembakan yang terjadi pada Senin (7/12/2020) merupakan tindakan yang sangat serius terhadap Rizieq Shihab sebagai tokoh umat dan juga pendukungnya.
“Dan saya kira ini sangat membahayakan integritas sosial. Mudah-mudahan akan segera ada titik terang dan keadilan betul-betul muncul siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, termasuk Kapolda Metro Jaya,” pungkasnya.
Apalagi, jelang Hari Hak Asasi Manusia (HAM), maka diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Fadli juga mewanti-wanti agar peristiwa ini tidak menjadi pelanggaran HAM yang brutal di tengah pandemi.
“Tiga hari menjelang hari Hak Asazi Manusia (HAM), harus diselidiki, jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran Hak Asazi Manusia yang sangat brutal di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra itu meminta perhatian dari masyarakat untuk mengikuti kasus penembakan tersebut, agar diskriminasi hukum tidak kembali terulang. Dia menilai ada upaya-upaya diskriminasi hukum terhadap mereka yang bersuara vokal, termasuk kalangan yang melakukan kritik terhadap pemerintah, atau kelompok yang tidak disukai oleh pemerintah.
Menurutnya bukan hanya dari masyarakat yang harus mengikuti kasus penembakan tersebut, melainkan juga dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat negara yang berada di lapangan maupun aparat yang menginstruksikan pelaku penembakan 6 anggota Laskar FPI.
“Apakah ini sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang ada, atau kah ini inisiatif dari oknum-oknum tertentu untuk membuntuti rakyat sipil, tokoh sipil ke mana-mana tanpa melalui sebuah prosedur yang tepat, yang benar,” katanya.
