Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan tindakan polisi yang menembak 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) brutal.
Dia juga heran dengan sikap penegak hukum selalu berusaha mencari kesalahan dari Rizieq Shihab sepulang dari luar negeri.
Pertanyaan itu ia lontarkan melalui unggahan video YouTube miliknya, Fadli Zon Official, dengan judul ‘6 Anggota FPI Ditembak Polisi, Usut Tuntas’ pada Senin, (7/12/2020).
“Ada apa dengan aparat penegak hukum kita, kenapa berusaha mencari-cari kesalahan, soal kerumunan sudah jelas ada aturannya, sudah ada denda yang dibayarkan Rp50 juta,” katanya, seperti dikutip Bisnis, Selasa (8/12/2020).
Fadli juga menyinggung soal kerumunan yang bukan hanya dilakukan oleh pendukung Rizieq Shihab saat kedatangannya ke Indonesia.
Pasalnya, ada ada pihak lain yang ikut berkerumun tetapi tidak diselidiki oleh aparat penegak hukum, misalnya kampanye Pilkada di beberapa daerah.
Baca Juga
“Padahal juga banyak kerumunan-kerumunan lain yang tidak diselidiki oleh aparat kepolisian, termasuk di dalam acara Pilkada, acara Maulid-maulid di berbagai tempat, acara keagamaan di tempat lain, acara Apel, dan sebagainya,” ujar Fadli.
Melihat hal ini, Fadli menilai telah terjadi diskriminasi yang berakibat pada kemunduran demokrasi dan keutuhan integritas sosial di Indonesia.
“Jadi ada diskriminasi hukum di sini yang jelas dan menurut saya ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi kita dan membahayakan keutuhan integritas sosial kita,” katanya.
Fadli meminta dengan menjelangnya hari Hak Asazi Manusia (HAM), maka diperlukan penyelidikan lebih lanjut.
“Tiga hari menjelang hari Hak Asasi Manusia [HAM], [penembakan] harus diselidiki, jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran HAM yang sangat brutal di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu meminta perhatian dari masyarakat untuk mengikuti kasus penembakan tersebut, agar diskriminasi hukum tidak kembali terulang.
Bukan hanya dari masyarakat yang harus mengikuti kasus penembakan tersebut, melainkan juga dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat negara yang berada di lapangan maupun aparat yang menginstruksikan pelaku penembakan 6 anggota Laskar FPI.
“Apakah ini sudah sesuai dengan SOP [Standard Operating Procedure] yang ada, atau kah ini inisiatif dari oknum-oknum tertentu untuk membuntuti rakyat sipil, tokoh sipil ke mana-mana tanpa melalui sebuah prosedur yang tepat, yang benar,” Fadli.
