Duh! Warganet Sangsikan Kredibilitas Sinovac Lantaran Kasus Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Warganet di media sosial Twitter mempertanyakan kredibilitas Sinovac sebagai pembuat vaksin Covid-19. Indonesia setidaknya telah menerima 1,2 juta dosis vaksin dari produsen asal China tersebut.

Pemilik akun @Nephilaxmus membagikan artikel Washington Post terkait kasus yang pernah dialami perusahaan Sinovac dalam perkara suap soal pembuatan vaksin virus sejak dua dekade lalu.

“CEO pabrik vaksin Sinovac nyuap BPOM-nya China,” tulisnya, Senin (7/12/2020).

Berdasarkan laporan Washington Post, Jumat (4/12/2020) pembuat vaksin virus Corona Sinovac Biotech pertama kali memulai uji klinis vaksin SARS pada 2003. Perusahaan ini juga pertama kali menyalurkan vaksin flu babi kepada konsumen pada 2009.

Namun, berdasarkan catatan pengadilan menunjukkan bahwa CEO perusahaan itu pernah terlibat kasus suap. Dia menyuap regulator obat China agar menyetujui pembuatan vaksin.

Media asal AS itu menilai bahwa Sinovac memasok vaksin untuk sejumlah negara berkembang seperti Brazil, Turki hingga Indonesia. Perusahaan itu juga disebut lemah dalam transparansi dan sarat terlibat korupsi.

Unggahan tersebut dikomentaro oleh sejumlah warganet. Seperti akun @PengusahaRasa berkomentar tentang kekhawatirannya pada vaksin tersebut.

“Gawat, nggak bener inih vaksin,” tulisnya.

“Udah dateng tuh, tapi kata Jokowi jangan dipake dulu sebelum diuji BPOM,” tulis @MurBaud1per2in.

“Riwayat penyuapan, bukan saat ini,” tulis @heri015.

Meski begitu belum ada keterangan pemerintah yang menanggapi artikel tersebut.

Sementara itu, 1,2 juta dosis vaksin tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam. Vaksin itu disebut telah diuji klinis di Bandung sejak Agustus 2020. Pemerintah berharap 1,8 juta dosis vaksin akan tiba pada Januari 2021.

Tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma disebut akan menguji mutu dosis vaksin tersebut sebelum disalurkan kepada penerima prioritas.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, sesuai rekomendasi komite penasehat ahli imunisasi nasional, pemerintah menetapkan dua kelompok prioritas yang akan diberikan vaksin, yaitu kalangan di garda terdepan serta kelompok berisiko tinggi tertular.

Adapun kategori garda terdepan yang akan mendapatkan vaksinasi adalah petugas medis, petugas non medis, serta TNI Polri. Kelompok kedua adalah kelompok berisiko tinggi. Kategori kedua yaitu pekerja, pedagang pasar, pelayan toko, pekerja atau karyawan di sektor perusahaan maupun industri

“Itulah yang akan menjadikan, akan dilakukan vaksinasi prioritas,” tuturnya.