Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom senior Emil Salim memberikan pendapatnya terkait perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang serentak dihelat di ratusan wilayah pada 9 Desember 2020.
Melalui akun Twitter pribadinya, @emilsalim2010, Senin (7/12/2020), eks Menteri Negara bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara RI ini memberikan pesan kepada masyarakat di Tanah Air yang bakal memberikan suaranya pada Pilkada yang dihelat lusa.
Menurutnya, perhelatan Pilkada bukan sekadar kompetisi untuk memenangi suara, tetapi lebih kepada meraih kepercayaan masyarakat untuk sungguh membangun daerah. Dengan begitu, jelasnya, sang kepala daerah akan dicari rakyat pada pemilihan selanjutnya tanpa perlu diminta.
"Menjelang PILKADA yg penting bukan “asal menang suara”, tapi meraih kepercayaan rakyat utk sungguh2 membangun daerah, menyekolahkan semua anak, membuka kesempatan kerja, mengikis kemiskinan, agar dlm PILKADA berikut sang Pemimpin dicari rakyat tanpa diminta," demikian tulisnya melalui akun Twitter tersebut.
Menjelang PILKADA yg penting bukan “asal menang suara”, tapi meraih kepercayaan rakyat utk sungguh2 membangun daerah, menyekolahkan semua anak, membuka kesempatan kerja, mengikis kemiskinan, agar dlm PILKADA berikut sang Pemimpin dicari rakyat tanpa diminta.
— Emil Salim (@emilsalim2010) December 7, 2020
Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 bakal dihelat pekan ini setelah mengalami penundaan akibat kondisi pandemi Covid-19.
Sebanyak sembilan provinsi mengadakan Pilkada 2020 serentak adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Baca Juga
Sementara itu, pemilihan kepala daerah juga dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 270 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hingga kini KPU dan Bawaslu bersama Kemendagri, Kemenkominfo, Satgas Penanganan Covid-19 dan K/L terkait lainnya, terus menyosialisasikan pesan-pesan Pilkada yang menerapkan protokol kesehatan, melalui iklan layanan masyarakat di media mainstream serta media sosial.
Di sisi lain Kemenko Polhukam juga melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan Pilkada sampai dengan hari akhir penyelenggaraan kampanye.