Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro meminta humas pemerintah dapat menyusun narasi informasi yang tepat mengenai program vaksinasi kepada masyarakat.
“Khususnya vaksinasi, humas pemerintah harus menyebarkan informasi yang tepat mengenai vaksin merah putih yang saat ini kita kembangkan. Tidak perlu dengan istilah-istilah yang canggih,” kata Bambang melalui keterangan tertulis pada Jumat (4/12/2020).
Menurut dia, saat ini masih terdapat disinformasi mengenai vaksin dan obat untuk Covid-19 yang mengakibatkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Masyarakat harus jelas antara vaksin dan obat. Obat diberikan kepada orang yang sakit, dan vaksin diberikan kepada orang yang sehat. Tidak mungkin herd immunity dapat terjadi, apabila tidak dengan adanya vaksin,” kata dia.
Kepada anggota Bakohumas pemerintah, Bambang berpesan agar dapat memastikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman.
Dia menggarisbawahi humas pemerintah berperan penting sebagai komunikator untuk bisa merangkum informasi yang kompleks menjadi informasi yang akurat, sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah hendak memberikan vaksinasi kepada 160 juta masyarakat prioritas.
Mereka terdiri dari orang-orang yang berada pada garda terdepan, sejumlah masyarakat umum, tenaga pendidikan, aparatur pemerintah, peserta BPJS PBI, serta masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.
Pada 2021, kata Airlangga, Indonesia telah mengamankan 270 juta dosis vaksin Covid-19. Secara bertahap pengadaan vaksin akan terus dilakukan hingga mencukupi kebutuhan.
Sejauh ini, tiga perusahaan pembuat vaksin telah menyampaikan komitmen, yakni Sinovac, Sinofarm, dan Cansino. Pembelian dan penyerahan vaksin akan dilakukan setelah uji klinis tahap 3 rampung.
Dia menjabarkan bahwa Indonesia telah mengamankan 143 juta dosis vaksin dari Sinovac.
“Dan Sinofarm itu sekitar di tahun 2020, 15 juta, kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100.000 di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta,” ujarnya.
Adapun, awalnya pemerintah merencakan vaksinasi dimulai pada November 2020. Namun, kemudian diundur.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyampaikan jadwal terbaru vaksinasi. Tahap awal akan dilaksanakan pada pekan ketiga Desember 2020.
Vaksinasi tersebut akan menggunakan vaksin dengan status persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
