Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan Taiwan menandatangani pakta untuk mengadakan pembicaraan ekonomi tahunan selama lima tahun meskipun ada keberatan dari China atas dukungan Washington untuk Taipei.
Dilansir Bloomberg Sabtu (21/11/2020), nota kesepahaman tersebut ditandatangani setelah putaran pertama pembicaraan ekonomi di Washington.
Kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama strategis di industri semikonduktor adalah prioritas bersama, dan akan mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam rantai pasokan, sains dan teknologi, 5G dan keamanan telekomunikasi dan kesehatan global.
Pembicaraan itu dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Keith Krach dan Menteri Taiwan John Deng. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang lima tahun lagi setelah pakta saat ini selesai. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu meyakini MOU tersebut akan didukung oleh pemerintahan AS berikutnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo meluncurkan Dialog Kemitraan Kemakmuran Ekonomi dengan Taiwan dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama, menyusul adanya seruan dari Washington dan Taipei agar AS-Taiwan menegosiasikan kesepakatan perdagangan formal.
Bulan lalu, 50 senator menandatangani surat yang mendesak Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer untuk memulai pembicaraan dengan Taipei. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyerukan hal tersebut dan mengatakan kesepakatan perdagangan akan semakin memperkuat ekonomi kedua negara.
Baca Juga
Tekanan pada Lighthizer untuk memulai pembicaraan perdagangan telah meningkat sejak Tsai mencabut pembatasan Taiwan atas impor daging babi dan daging sapi AS pada bulan Agustus, yang selama ini menjadi hambatan perjajian perdagangan bebas dengan AS.
Sementara itu, China telah berulang kali mengisyaratkan tidak mendukung atas peningkatan hubungan antara Washington dan Taipei. Ketika Krach mengunjungi Taiwan pada bulan September, China menyebut perjalanan itu sebagai provokasi politik dan mengirim pesawat militer melewati garis tengah Selat Taiwan.
Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing mengklaim pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai bagian dari wilayahnya meskipun tidak pernah menguasainya.
