Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump memecat Christopher Krebs yang menjabat sebagai Direktur Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (CISA) Departemen Keamanan Dalam Negeri, karena dia disebut membela sistem keamanan pemilu yang “sangat tidak akurat”
Pemecatan itu dilakukan ketika Trump menolak mengakui kemenangan presiden terpilih, Joe Biden dan sebelumnya juga memecat pejabat tingkat tinggi yang dianggap tidak cukup setia.
Dia memecat Mark Esper, Menteri Pertahanan pada 9 November sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas, dan menempatkan loyalis Trump di posisi senior Pentagon.
Krebs telah mengindikasikan bahwa dia akan dipecat. Pekan lalu badan yang dipimpinnya merilis pernyataan yang membantah klaim penipuan pemilu yang meluas.
“Pemilu 3 November adalah yang paling aman dalam sejarah Amerika,” bunyi pernyataan itu seperti dikutip TheGuardian.com, Rabu (18/11/2020).
Menurut rilis itu tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara menghapus atau kehilangan suara, mengubah suara, atau dengan cara apa pun dikompromikan.
Baca Juga
Krebs, mantan eksekutif Microsoft, memimpin badan itu setelah ada campur tangan Rusia pada pemilu 2016 hingga pemilu lalu.
Dia mendapat pujian bipartisan, karena CISA mengordinasikan upaya negara bagian federal dan lokal untuk mempertahankan sistem pemilihan dari campur tangan asing atau domestik.
Trump mengulangi banyak klaim penipuan pemilu yang tak berdasar setelah menyampaikan pemecatan itu lewat akun Twitter .
Beberapa petinggi Partai Demokrat dengan cepat mengecam keputusan presiden memecat Krebs.
Senator Chris Coons dari Delaware mengatakan bahwa Chris Krebs hanyalah korban terbaru dalam perang empat tahun Presiden Trump terhadap kebenaran.
Sedangkan, Angus King, Senator Maine yang merupakan salah satu kandidat Direktur Intelijen Nasional dalam pemerintahan Biden yang akan datang, menyebut Krebs seorang pegawai negeri yang berdedikasi, telah membantu membangun kemampuan dunia maya baru dalam menghadapi bahaya yang berkembang pesat.
"Dengan memecatnya karena melakukan pekerjaannya, Presiden Trump merugikan semua orang Amerika."
