Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pilkada 2020, Ketua MPR Dorong KPU Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

Dia pun mendorong KPU menegaskan kepada pasangan calon agar melaporkan dana kampanye dengan jujur, akuntabel dan transparan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 November 2020  |  04:55 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan sambutan saat sidang tahunan MPR di Jakarta, Jumat (14/8/2020). Binsis - TV Parlemen
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan sambutan saat sidang tahunan MPR di Jakarta, Jumat (14/8/2020). Binsis - TV Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melakukan audit dana kampanye calon kepala daerah dan mengevaluasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020.

Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2020), menegaskan laporan dana kampanye semestinya akurat sebab menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon serta upaya pencegahan politik uang dan korupsi.

"Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon," kata Bambang Soesatyo.

Dia pun mendorong KPU menegaskan kepada pasangan calon agar melaporkan dana kampanye dengan jujur, akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pasangan calon terpilih.

Pasangan calon kepala daerah dan wakilnya ditekankannya memiliki tiga kewajiban pelaporan dana kampanye yang harus dipenuhi, yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Bambang menegaskan seluruh pasangan calon harus membuat tiga jenis laporan mengenai dana kampanye tersebut. Apabila pasangan calon kepala daerah mengalami kesulitan, Bambang Soesatyo mendorong KPU untuk membantu pasangan calon memenuhi syarat administrasi itu.

Adapun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sejumlah pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 dinilai tidak serius, misalnya puluhan pasangan calon melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye senilai nol rupiah. Selain itu, laporan penerimaan dana kampanye dinilai tidak wajar, karena terlalu rendah, yakni di bawah rata-rata data yang diolah KPU.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu Pilkada Serentak Pilkada 2020

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top