Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Eropa mengusulkan aturan yang akan memberinya wewenang menetapkan status darurat kesehatan dan uji tekanan nasional untuk mengatasi pandemi. Hal ini berpotensi menjadi pukulan bagi Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
Langkah tersebut menyusul reaksi yang sering tidak terkoordinasi oleh 27 pemerintah Uni Eropa (UE) terhadap pandemi COVID-19, yang pada awal krisis menyebabkan persaingan pada peralatan medis vital dan larangan ekspor obat-obatan.
Sebelumnya WHO juga dikritik karena terlambat menyatakan virus corona sebagai pandemi. WHO berulang kali membantah tuduhan tersebut.
Berdasarkan proposal tersebut, UE akan dapat mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat tingkat kawasan, yang pada gilirannya akan memicu lebih banyak koordinasi di antara negara-negara anggota. Saat ini, UE bergantung pada WHO untuk mengumumkan keadaan darurat tersebut.
"Aturan baru akan memungkinkan pengaktifan mekanisme tanggap darurat UE tanpa membuatnya bergantung pada pernyataan WHO tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Masalah Internasional," demikian tertulis dalam sebuah dokumen UE, dilansir Channel News Asia, Kamis (12/11/2020).
Dokumen itu menambahkan bahwa langkah seperti itu akan dikoordinasikan dengan WHO. Jika diadopsi, aturan itu akan mengambil sebagian kekuatan utama dari WHO, karena negara-negara UE menyerukan reformasi organisasi untuk mengatasi kekurangan dalam keadaan darurat.
Baca Juga
"Kami terlalu mengandalkan WHO untuk pandemi COVID-19," kata Peter Liese, anggota parlemen Uni Eropa dari partai Kanselir Jerman Angela Merkel.
Menurutnya, di bawah tekanan dari China, WHO terlambat mengumumkan keadaan darurat kesehatan. Sehingga sangat penting untuk memiliki kemungkinan bertindak di tingkat Eropa dalam situasi serupa di masa mendatang.
Dalam proposal itu juga disebutkan bahwa UE akan membantu pemerintah mempersiapkan rencana pandemi dan akan mengaudit dan mengujinya. Namun demikian, negara-negara Uni Eropa secara tradisional enggan memberikan lebih banyak kewenangan kepada Brussel terkait masalah tersebut.
Selama pandemi, mereka telah menerapkan tindakan nasional yang berbeda pada serangkaian masalah, termasuk kebijakan pengujian untuk kasus Covid-19, aturan karantina, dan pembatasan perjalanan. Namun negara-negara itu sudah menunjukkan koordinasi yang baik dalam pengadaan vaksin.
Jika disetujui oleh pemerintah dan anggota parlemen, proposal akan segera berlaku dan dapat memperkuat UE untuk mengatasi pandemi saat ini, di mana sebagian besar negara Eropa mengalami lonjakan kasus.
Brussels ingin memperkuat badan kesehatan masyarakat Uni Eropa, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, yang nasihat tidak mengikatnya, seperti lamanya karantina setelah kontak dengan orang yang terinfeksi, sering diabaikan.
Komisi Eropa juga menginginkan lebih banyak kekuatan untuk Badan Obat UE untuk mencegah risiko kekurangan obat-obatan dan peralatan medis.
Selain itu, Brussels juga akan mengungkap rencana otoritas kesehatan baru meniru Otoritas Penelitian dan Pengembangan Lanjutan Biomedis AS, yang telah memainkan peran penting dalam pengadaan obat dan vaksin eksperimental.
