Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

JK vs RIZAL RAMLI: Begini Presiden Jokowi Menyelesaikannya, 5 Tahun Lalu

Presiden Jokowi sempat memanggil Rizal Ramli secara khusus terkait perseteruannya dengan Jusuf Kalla.
Saeno, Aprianus Doni Tolok
Saeno, Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 08 November 2020  |  21:28 WIB
JK vs RIZAL RAMLI: Begini Presiden Jokowi Menyelesaikannya, 5 Tahun Lalu
Presiden Joko Widodo - Biro Pers Media Istana
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Perseteruan antara Rizal Ramli dan Jusuf Kalla bukan kali ini saja terjadi. Lima tahun lalu, saat masih aktif dalam pemerintahan keduanya pernah berbeda pendapat.

Perseteruan pada lima tahun lalu berawal dari program listrik 35 ribu megawatt.

Rizal Ramli, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Maritim, menyebut program listrik 35 ribu megawatt yang digagas Presiden Jokowi sebagai rencana yang terlampau ambisius.

Padahal, seperti ditulis Tempo, Jokowi meniatkan program ini sebagai unggulan untuk mencapai salah satu sasaran Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis, termasuk kedaulatan energi.

Belakangan, proyek ini menjadi pemantik ributnya Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Berikut data proyek listrik 35 ribu megawatt:

Periode: 2015 sampai 2019
Peresmian: 4 Mei 2015
Dasar hukum: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024.

Latar belakang: Kebutuhan listrik hingga 2019 diprediksi naik 8,7 persen per tahun. Jumlah rumah tangga yang terjangkau listrik hingga kini baru 84 persen.

Anggaran: Rp 1.127 triliun.

Terdiri atas:

-   Rp 512 triliun dari PLN

-   Rp 615 triliun dari swasta dalam skema Independen Power Producer (IPP).

Pendanaan PLN dipergunakan antara lain untuk:

-   proyek pembangkitan Rp 199 triliun

-   transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun

Pendanaan IPP dipergunakan antara lain untuk:

-   Pembangunan proyek pembangkit Rp 615 triliun

Pengerjaan:

-   74 proyek berkapasitas 25.904 MW dikerjakan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP)

-   35 proyek berkapasitas 10.681 MW dikerjakan oleh PLN

Dari 74 proyek yang dikerjakan IPP:

16 proyek sampai April 2015 sudah sampai proses pengadaannya melalui penunjukan langsung.

37 proyek sampai April 2015 masih melalui mekanisme pelelangan.

Dari 35 proyek dikerjakan PLN:

8 proyek sampai April 2015 sudah sampai proses pengadaan dengan metode pelelangan.

27 proyek sampai April 2015 akan dilakukan dengan mekanisme pelelangan.

PENYEBARAN ALOKASI LISTRIK DARI PROYEK 35 RIBU MW:

Jawa-Bali  : 18.697 MW

Sumatera : 10.090 MW

Sulawesi  : 3.470 MW

Kalimantan : 2.635 MW

Nusa Tenggara : 670 MW

Maluku : 272 MW

Papua : 220 MW

HAMBATAN

Selain itu, 60 persen dari pendanaan yang dibutuhkan PLN sudah tersedia. Tapi pemerintah baru membebaskan 100 lokasi dari total 212 lokasi pembangkit.

Penyelesaian a la Jokowi

Perseteruan antara JK dan Rizal Ramli rupanya tak berhenti hanya di lingkungan Istana atau di internal kabinet melainkan menjadi konsumsi publik.

Perseteruan keduanya akhirnya selesai setelah Presiden Jokowi memanggil Rizal Ramli ke Istana pada 19 Agustus 2015.

Pramono Anung yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus kepada Rizal Ramli.

Hal itu disampaikan Pramono di Istana Negara Jakarta, Kamis 20 Agustus 2015.

Blok Masela

Rupanya, beda pendapat antara Rizal Ramli dan JK tak berhenti hanya pada soal proyek setrum.

Hal itu, terungkap saat JK diwawancarai Karni Ilyas dan ditayangkan di akun youtube Karni Ilyas Club, Jumat (6/11/2020).

Dalam salah satu pernyataannya, JK menyebut soal proyek Blok Masela. JK menyebutkan soal gagasan Rizal Ramli terkait pengelolaan Blok Masela di Maluku Selatan.

Dalam rapat kabinet Rizal Ramli mengusulkan proyek itu dilaksanakan secara on shore alias di darat. Padahal sebelumnya sudah direncanakan bahwa Blok Masela akan dilaksanakan secara off shore alias di lepas pantai.

Usul Rizal Ramli sempat ditolak beberapa kali. Namun akhirnya usulan itu disetujui Presiden Jokowi.

Padahal, menurut JK, setelah dikalkulasi biaya proyek tersebut dengan menggunakan usulan Rizal Ramli menjadi lebih mahal dibandingkan rencana semula yang menggunakan pendekatan off shore.

Sementara, dalam proyek itu pemerintah memiliki kewajiban membayar recovery cost.

Kini, proyek yang harusnya jadi pada 2024 itu, menurut JK, tidak berjalan.

Berdasar arsip berita Bisnis.com, pada 2016, JK yang saat itu menjabat Wakil Presiden menyebutkan pemerintah bersikap hati-hati dalam menentukan pengelolaan kilang minyak dan gas terkait dengan Blok Masela di kawasan Maluku.

"Karena proyeknya besar jadi harus hati-hati," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri acara "Indonesia Summit 2016" di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Menurut Wapres, pemerintah dalam mengambil keputusan terkait proyek Blok Masela harus lebih berhati-hati, hitungannya juga harus baik.

Terkait kontroversi apakah pengelolaan dilakukan secara off shore (lepas pantai) atau di darat (on shore), Jusuf Kalla mengatakan akan diambil keputusannya segera.

"Kami menunggu hari yang baik (untuk mengambil keputusan terkait blok Masela)," kata JK.

Kini, perseteruan antara JK dan Rizal Ramli mencuat kembali dan menjadi pembicaraan publik.

Saat keduanya masih dalam jajaran pemerintahan, Jokowi sebagai Presiden memiliki wewenang untuk menyelesaikan pertikaiannya keduanya.

Kini, setelah JK dan Rizal Ramli di luar pemerintahan, tentu Jokowi tak bisa memaksa agar keduanya berdamai.

Terkait hal itu, dua pengamat memiliki saran yang menarik digarisbawahi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tak perlu mengomentari masalah masa lalu Rizal Ramli dan JK.

“Presiden tak perlu klarifikasi karena tidak terlampau penting. Itu kan cerita masa lalu saja, tak terlampau relevan dibahas. Ga ngefek juga terhadap situasi saat ini,” kata Adi melalui pesan singkat kepada Bisnis, Minggu (8/11/2020).

Sementara menurut pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan pendapat secara normatif agar keduanya mengakhiri polemik yang terjadi.

Jadi, bagaimana pertikaian JK dan Rizal Ramli akan berakhir? Kita tunggu saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi jusuf kalla rizal ramli
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top