Bisnis.com, JAKARTA - Jusuf Kalla dengan ketokohannya dipandang layak untuk menjadi pihak yang mengambil inisiatif untuk mengakhiri konflik dengan Rizal Ramli.
Hal itu disampaikan pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun terkait perseteruan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ekonom senior Rizal Ramli.
Menurut Ubed, JK menjadi pihak yang seharusnya mengambil inisiatif untuk mengakhiri konflik.
“Semestinya tokoh sekelas JK tidak patut menilai koleganya pernah dalam satu kabinet secara subyektif. Pemicu polemik tersebut dimulai oleh JK,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (8/11/2020).
Ubed menyebutkan megaproyek pengadaan listrik 35.000 Megawatt oleh pemerintah menjadi pemantik perseteruan di antara JK dan Rizal Ramli.
Saat itu, kata Ubed, Rizal Ramli menolak proyek itu karena dia menilai ada conflict of interest pada JK.
Baca Juga
Bisnis mencatat, Rizal yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya pernah mengatakan bahwa megaproyek 35.000 Megawatt adalah proyek yang dipaksakan alias tidak realistis.
“Zaman Presiden SBY saja secara total kaau tidak salah hanya bisa capai 10.200 Megawatt. Kalau sekarang paling tidak 17.000 sampai 18.000 Megawatt sudah bagus sekali," kata Rizal Ramli saat itu.
Dari sikap Rizal tersebut, Ubed mencermati bahwa sang ekonom berpikir berdasarkan fakta di lapangan, sementara JK berpikir secara pragmatis.
“Itu Pilihan sikap. Sebaiknya JK minta maaf soal pernyataanya kepada Rizal Ramli dan segera mengakhiri polemik ini,” ungkapnya.
Terkait sikap Presiden Jokowi atas perseteruan tersebut, Ubed menyampaikan bahwa Kepala Negara sebaiknya menyampaikan pendapat secara normatif agar keduanya mengakhiri polemik tersebut.
