Bisnis.com, JAKARTA -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terus berusaha membantu masyarakat dalam mengatasi masalah bencana banjir, longsor, dan krisis pangan, yang bisa mengancam Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu yang dilakukan pihaknya meski terkesan sederhana adalah gerakan memberikan perhatian terhadap alam dan tanaman, yang salah satunya melalui gerakan menanam pohon.
Seperti yang disampaikan Presiden pertama RI Sukarno yakni, bahwa berkaitan dengan soal pangan, menyangkut hidup matinya sebuah negeri.
"Kita membahas hal yang nampaknya sederhana, membahas tentang bagaimana menanam, bagaimana menyediakan apotek hidup, bagaimana menggunakan setiap jengkal lahan tanah, tanaman yang produktif, bagaimana kita menggunakan teknologi dan ilmu terapan untuk meningkatkan produksi pangan," kata Hasto dalam workshop virtual 'Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi', Sabtu (31/10/2020).
Dia menuturkan, banyak pihak yang di dunia, akibat pandemi Covid-19 ini akan menghadapi krisis pangan.
"Jadi kader-kader PDI Perjuangan untuk hari ini kepala daerah, wakil kepala daerah, kader-kader partai, wakil ketua bidang kebudayaan untuk semua memberikan waktu terbaiknya membahas hal yang sangat fundamental bagi keselamatan bangsa dan negara terkait dengan kecukupan pangan. Jangan abaikan persoalan lingkungan hidup," jelas Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma mengatakan pandemi Covid-19 membuat banyak negara menahan ekspor hasil makanannya, termasuk ke Indonesia.
Karena itu, menurutnya, berdikari dalam urusan pangan sudah harus menjadi pilihan.
Risma menjelaskan, selama menjadi Wali Kota Surabaya, dirinya sudah menerapkan urban farming, masyarakat dididik untuk membuat kelompok tani dan mengembangkan pertanian, mengingat lahan di kota tak banyak.
Karena itu, pihaknya mencoba untuk mengolah tanah dan pemilihan benih, serta melakukan pendampingan. Pada tahap awal, ada 9 kampung yang bergerak dan memperoleh hasil.
"Kita enggak pernah bayangkan mereka menanam padi dengan cara hidroponik. Dan ini seluruh lahan di Surabaya kita tanami," ungkap Risma.
Inspektur Jenderal Kemendagri Arsan Latif yang juga hadir sebagai pemateri dalam workshop tersebut menuturkan, memang pemimpin daerah harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kadang harus berimprovisasi terhadap kebijakan pusat yang kadang tak selaras.
Dengan demikian, APBD harus diarahkan untuk masyarakat, karenanya daerah harus banyak program hibahnya sedikit.
"Silakan APBD berbuat masyarakat, sepajang target dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," tutur Latif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
