Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Riset dan Teknologi mendorong agar Indonesia bisa memproduksi vaksin secara mandiri.
Hal itu mengingat tingginya kebutuhan untuk pencegahan penyakit menular dilihat dari jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.
“Kenapa harus mandiri? Indonesia adalah negara besar 270 juta penduduk, akan riskan kalau kita terlalu bergantung pada vaksin dari luar. Sehingga kita harus mampu nantinya, tidak hanya produksi tapi juga riset dan pengembangannya,” kata Menristek Bambang P. Brodjonegoro pada konferensi pers, Selasa (27/10/2020).
Dalam konteks Covid-19, Indonesia tengah berupaya mengembangan Vaksin Merah Putih.
Bambang menjelaskan vaksin tersebut menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia.
Pengembangan bibitnya dikerjakan oleh ahli Indonesia dan pada akhirnya produksinya dilakukan di Indonesia.
Untuk mendorong kemandirian di tengah Covid-19, setelah dilakukan identifikasi dan setelah dikeluarkannya Kepres Nomor 18 Tahun 2020 mengenai tim pengembangan vaksin, terdapat enam institusi yang sedang mengembangkan vaksin.
“Ini luar biasa, artinya menunjukkan kepedulian para peneliti, dosen, untuk mencari solusi untuk Covid-19. Keenam lembaga itu ada Lembaga Eijkman, LIPI, UI, UGM, ITB, dan Unair,” ungkapnya.
Bambang menyebutkan, yang menarik, 6 institusi ini akan menggunakan platform berbeda dalam pengembangan vaksin.
Kemungkinan yang paling cepat adalah dari Lembaga Eijkman dengan menggunakan platform sub-unit protein rekombinan.
Karena platformnya berbeda-beda, Bambang menambahkan, nantinya juga akan muncul enam versi vaksin seperti yang dilakukan banyak pihak di luar negeri.
“Misalnya Sinovac yang menggunakan inactivated virus yang berbeda dengan AstraZeneca, beda dengan Moderna yang menggunakan RNA. Yang penting produknya sama, vaksin Covid-19. Platform yang berbeda ini tergantung pada teknologi yang dikuasai masing-masing institusi dan melihat track record,” imbuh Bambang.
Saat ini, keenam institusi ini bekerja masing-masing dan akan keluar dengan vaksin Covid-19.
Pemerintah akan memfasilitasi produksinya, karena tugas pemerintah adalah mendukung sampai prototipe di bibit vaksin.
“Saat ini prosesnya sampai Oktober ini sudah siap untuk uji di hewan yang diharapkan bisa selesai dan hasilnya memuaskan pada akhir tahun ini. Sementara itu rencananya bibit vaksin yang sudah teruji pada sel mamalia tersebut ini akan diserahkan kepada Bio Farma yang nantinya akan melakukan produksi skala kecil terutama untuk keperluan uji klinis, kita akan ikuti semua prosedurnya dari uji klinis 1, 2, dan 3,” imbuh Bambang.
Nantinya, setelah menjalankan seluruh langkah pengujian, vaksin tetap harus mendapat izin edar dari BPOM untuk memutuskan apakah bisa digunakan secara massal atau tidak.
Adapun, tantangan dalam pengembangan vaksin saat ini adalah waktu riset yang di luar kebiasaan.
Umumnya, riset vaksin memakan waktu sangat lama bisa 6 - 15 tahun, bahkan HIV, Ebola, maupun Zica sampai hari ini belum ada vaksinnya.
“Karena waktunya pendek, maka hambatannya memang ini kita menggunakan sel. Kedua, memang masih ada bahan yang tetap harus diimpor seperti sel mamalianya, bahkan hewan untuk uji coba pun itu harus kita impor. Jadi proses impor, termasuk impor reagen itu menghambat aktivitas penelitian,” kata Bambang.
Kendati demikian, Bambang menegaskan bahwa uji klinis akan mengutamakan keamanan sebagai syarat pertama yang harus dipenuhi. Hal ini dalam pengertian vaksin jangan menimbulkan efek samping yang mengancam nyawa manusia.
“Karena itu, ketika nanti katakan Vaksin Merah Putih bisa diserahkan bibitnya ke Bio Farma, maka setelah membuat formulasi, langkah pertama adalah uji klinis tahap 1, fokusnya bicara keamanan, bukan efikasi, bukan ini manjur atau tidak, pastikan ini aman kalau disuntikkan tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan yang serius atau sampai mengancam nyawa manusia,” jelasnya.
