Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) melaporkan bahwa masih ada sekolah-sekolah yang belum kunjung mendapatkan bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Sedari awal program ini dilaksanakan, masih banyak siswa dan guru di daerah termasuk Jakarta yang belum menerima subsidi kuota, padahal guru dan orang tua siswa sangat mengharapkan bantuan ini, untuk mengurangi beban belajar selama Pembelajaran Jarak Jauh [PJJ],” kata Satriwan Salim, Koordinator P2G melalui siaran pers, Senin (26/10/2020).
P2G menilai Kemendikbud tidak benar-benar serius dalam melaksanakan program yang memakan dana jumbo, sebesar Rp7,2 triliun untuk empat bulan sampai Desember. Satriwan mengungkapkan bahwa laporan yang masuk ke P2G relatif mengalami masalah dan dari tempat yang sama.
“Bahkan ada penambahan beberapa provinsi sehingga jumlahnya bertambah. Artinya, Kemendikbud tidak serius dalam menindaklanjuti temuan-temuan keluhan bantuan kuota bulan September lalu. Padahal mendapatkan bantuan kuota ini merupakan hak dasar siswa dan guru agar pembelajaran PJJ khususnya daring tetap terlaksana,” ujarnya.
Sekretaris P2G Afdhal menambahkan bahwa Kemendikbud hendaknya berempati kepada guru-guru dan sekolah yang tetap semangat mengajar dan melayani walau bantuan kuota belum diterima.
“Karena faktanya, banyak orang tua mendatangi guru dan kepala sekolah menanyakan dan menuntut perihal kapan bantuan kuota dari Kemendikbud ini cair ke nomor ponsel mereka atau anaknya," kata Afdhal.
Baca Juga
Lebih lanjut, Afdhal mengungkapkan sekolah juga sudah mendata jauh-jauh hari, melakukan verifikasi dan validasi, dan menandatangani SPTJM serta mengirimkannya.
Wajar saja dari hampir 58 juta data pendidik dan peserta didik yang mesti disalurkan, serapannya baru sekitar 35 juta pada Oktober ini.
“Mestinya 58 juta penerima kuota ini sudah diberikan sedari September. Walau ada persoalan kendala teknis terkait verifikasi validasi yang masih ada, tapi harusnya sudah bisa diselesaikan, sebab sudah satu bulan lebih waktu perbaikannya,” jelasnya.
P2G menilai ada potensi dana Rp7,2 triliun tersebut tak terpakai maksimal, bahkan bisa dikatakan sia-sia, terlebih dana tersebut jika dihitung sudah melebihi anggaran pendidikan gabungan beberapa provinsi, yang melingkupi semua urusan pendidikan di daerah tersebut.
“Sungguh akan terbuang begitu saja, jika tak dimanfaatkan maksimal,” ujarnya.
Adapun, Satriwan menyebutkan 19 provinsi yang masih belum menerima bantuan kuota internet yaitu di Aceh, Sumbar, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah.
Kemudian, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
_1692146987.jpg?w=348&h=261)
