Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Satu Tahun Jokowi - Ma'ruf: Percepat Layanan, Birokrasi Dipangkas

Pemerintah telah melakukan de-eselonisasi atas 28.801 jabatan struktural menjadi dua eselon serta memangkas sejumlah lembaga nonstruktural.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 20 Oktober 2020  |  09:21 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat tiba di lokasipembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat tiba di lokasipembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memangkas lembaga nonstruktural dan melakukan penyederhanaan eselon untuk terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien.

Demikian salah satu laporan Kantor Staf Presiden terkait satu tahun Pemerintahan Presiden Jokowi - Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Laporan Kantor Staf Presiden itu terkait dengan program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden.

Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Lima arahan pembangunan tersebut tetap menjadi pilar bagi Visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju.

Salah satu pilar tersebut adalah pemangkasan aturan dan peningkatan efektivitas birokrasi yang terus dilakukan pemerintah.

Langkah tersebut merupakan upaya reformasi yang tidak hanya menyangkut pola pikir, tetapi juga etos kerja.

Menurut KSP sebagaimana tertulis pada bagian dua laporan yang berjudul "Pulih dan bergerak maju", birokrasi tidak sekadar melaksanakan sebuah kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati layanan.

“Kuncinya adalah kecepatan melayani dan pemberian izin,” demikian tertulis dalam laporan itu berdasarkan salah satu dari lima pilar yang bertajuk "Jalan terjal birokrasi dan regulasi,” Selasa (20/10/2020).

Dalam laporan itu disebutkan bahwa pemerintah telah memangkas lembaga nonstruktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar fungsinya efektif dan efisien.

“Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi,” tulis laporan KSP.

Disebutkan bahwa birokrasi yang lincah dipastikan untuk mencapai pertumbuhan pembangunan sehingga tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja.

Dalam laporan itu disebutkan pemerintah telah melakukan de-eselonisasi atas 28.801 jabatan struktural menjadi dua eselon.

Mereka terdiri atas 3.667 pejabat Eselon III, 10.340 Eselon IV dan 14.793 pejabat Eselon V.

Sedangkan jumlah lembaga nonstruktural (LNS) yang dipangkas sebanyak 27 lembaga, terdiri atas 10 LNS pada 2014, 13 LNS pada periode 2015-2017, dan 4 LNS pada tahun 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

reformasi birokrasi 1 tahun jokowi-ma'ruf
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top