Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Jamin Libatkan Publik

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan partisipasi publik dalam menyusun peraturan turunan UU Cipta Kerja.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 14 Oktober 2020  |  16:23 WIB
Sekjen DPR Indra Iskandar menunjukkan naskah UU Cipta Kerja sebelum diserahkan kepada Pemerintah, Rabu (14/10/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri
Sekjen DPR Indra Iskandar menunjukkan naskah UU Cipta Kerja sebelum diserahkan kepada Pemerintah, Rabu (14/10/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - DPR secara resmi menyerahkan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian dtandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu (14/10/2020).

Pemerintah selanjutnya akan langsung membahas peraturan turunan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

“Artinya sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detail apa apa yang diatur di UU,” kata Donny saat dikonfimasi, Rabu (14/10/2020).

Donny mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan partisipasi publik dalam menyusun peraturan turunan UU Cipta Kerja. “Tim penyusun pasti akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, semua yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini,” tambah Donny.

Adapun saat ini penyerahan UU Cipta Kerja tengah berlangsung. Seperti diberitakan sebelumnya Sekretaris Jendral DPR, Indra Iskandar mengantarkan naskah UU Cipta Kerja setelah mengalami perapihan selama sepekan sejak disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu.

Kepada wartawan Indra menunjukkan dokumen setebal 812 halaman termasuk penjelasan tersebut sebelum berangkat ke Istana Negara pada pukul 13:10 WIB, Rabu (14/10/2020).

Indra mengaku akan bertemu langsung dengan Mensesneg Pratikno tanpa didampingi pimpinan DPR. Dia mengatakan apa yang dia lakukan itu hanyalah proses administrasi biasa sehingga tidak perlu didampingi pejabat lain.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mendengarkan masukan dari masyarakat dalam membuat aturan turunan UU Ciptaker yang belum lama ini disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Aturan turunan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP).

“Saya perlu tegaskan bahwa UU Cipta Kerja memerlukan banyak sekali PP, dan peraturan presiden, jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Omnibus Law cipta kerja
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top