Bisnis.com, JAKARTA – Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah terkait dengan perlindungan kesehatan anak dan ibu di masa pandemi Covid-19.
Ketua Presidium GKIA Irawaty Manullang mengatakan bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi tetap harus disertai pengutamaan pada kebijakan perlindungan kesehatan ibu dan anak yang jelas.
“Kami mengusulkan beberapa hal. Pertama, pimpinan pusat dan daerah wajib menyerukan dan memfasilitasi layanan imunisasi, pemantauan gizi dan layanan kesehatan dasar lainnya terpenuhi dan tersedia bagi masyarakat luas,” kata Irawaty dalam konferensi pers, Kamis (1/10/2020).
Kedua, pemerintah daerah mendorong masyarakat memanfaatkan ekonomi rumah tangga, seperti menanam sayuran, memelihara ternak ayam atau ikan yang ditujukan untuk pemenuhan gizi seimbang.
“Ekonomi kerakyatan perlu dibina agar sumber daya alam difokuskan untuk memenuhi gizi rakyat, dengan advokasi pola makan sehat seimbang. Pemerintah wajib mengatur kebijakan konsumsi produk pangan dan minuman yang berisiko mempengaruhi status gizi terutama pada usia tumbuh kembang, mengingat literasi publik masih rendah,” ungkapnya.
Ketiga, semua upaya pengendalian pandemi Covid-19 maupun penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) harus melibatkan pakar Kesehatan baik di dalam negeri maupun luar negeri, lembaga-lembaga profesi kesehatan dan penyedia layanan kesehatan baik di bidang preventif, promotif dan kuratif serta kelompok masyarakat sipil.
Baca Juga
“Kami mengimbau Kementerian Pendidikan untuk menunda kegiatan sekolah tatap muka walaupun di zona hijau. Di samping itu, kurikulum pendidikan jarak jauh perlu mendapat dukungan dari tenaga psikolog agar muatan pengajaran dapat meningkatkan motivasi belajar yang berdampak pada tumbuh kembang anak yang lebih baik,” tambahnya.
Keempat, kebijakan pemerintah pusat harus memastikan kebijakan yang dibuat diteruskan ke daerah memiliki perspektif yang sama, ditaati dan diteruskan sampai ke tingkat masyarakat desa.
Kelima, agar dapat memberikan pelayanan secara aman dan optimal, pemerintah juga harus memastikan perlindungan para tenaga kesehatan dan keluarganya melalui standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai dan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang ketat.
“Selain itu, semua pihak juga perlu berupaya menghapus stigma yang menghalangi langkah-langkah memutus penyebaran Covid-19,” tegasnya.
