Bisnis.com, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa dia ingin menyusun kebijakan dasar tentang lembaga digital baru pada akhir tahun ini dan menyerahkan RUU yang akan dibawakan ke sidang umum Parlemen tahun depan.
Tujuan dari lembaga digital tersebut adalah untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintah Jepang yang sudah ketinggalan zaman dan telah menjadi janji utama Suga, yang diangkat sebagai Perdana Menteri pekan lalu.
Meskipun pemerintah telah menjadikan "transformasi digital" sebagai acuan penting mengenai kebijakan utama tahun ini, peralihan tersebut terbukti sulit, karena birokrasi yang terstruktur secara vertikal menghambat upaya untuk menggunakan wadah umum untuk pekerjaan administratif.
"Kita perlu menjadikan lembaga digital sebagai organisasi yang akan memiliki fungsi kekuatan memimpin yang kuat dengan personil berkemampuan tinggi dari sektor publik dan swasta, dan memimpin digitalisasi di masyarakat secara keseluruhan," ujar Suga kepada para menteri dalam sebuah pertemuan seperti yang dikutip dari straitstimes.com
"Saya ingin mempercepat diskusi untuk melakukannya, menyusun kebijakan dasar pada akhir tahun ini dan menyerahkan RUU yang diperlukan ke sidang umum Parlemen berikutnya," tambahnya.
Perdana Menteri Suga mengatakan bahwa mendirikan agen digital akan menjadi reformasi yang akan membawa perubahan bagi ekonomi negara dan masyarakat.
Baca Juga
Dia berjanji untuk membuat perubahan besar untuk mengatasi kesusahan digital, yang dianggap sebagai suatu permasalahan karena menunda pengiriman pembayaran tunai untuk membantu warga mengatasi dampak dari virus korona.
Pemerintah bertujuan untuk membangun masyarakat digital berdasarkan "My Number Cards" untuk identifikasi pribadi dan meningkatkan prosedur administrasi digital, kata seorang pejabat kepada wartawan setelah pertemuan.
Takuya Hirai yang menjabat sebagai menteri di Japan's Digital Transformation Minister mengatakatan dalam tweet pada hari Rabu (23 September) bahwa dia akan mendirikan tim yang akan mempersiapkan hal tersebut pada bulan ini.
"Jepang perlu meningkatkan potensi tingkat pertumbuhannya melalui digitalisasi," Ujar Takuto Murase, ekonom senior di Japan Research Institute.
Sementara itu, Gubernur dari Bank of Japan yaitu Haruhiko Kuroda mengatakan siap untuk memperpanjang programnya yang akan berakhir awal tahun depan dengan bertujuan untuk meredakan tekanan pendanaan perusahaan, karena pandemi virus korona membuat prospek kondisi ekonomi sangat tidak pasti.
Dia juga menegaskan kembali tekad bank sentral untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memerangi hambatan pemulihan Jepang seperti dampak dari ketegangan AS-China dan proteksionisme.
"Ada kemungkinan bagus kami akan memperpanjang batas waktu untuk program jika diperlukan, tergantung pada dampak Covid-19," ujar Kuroda dalam konferensi pers setelah pertemuan online dengan para pemimpin bisnis di Osaka, Jepang barat, pada hari Rabu (23 September).
“Kita akan membuat keputusan di waktu yang tepat dan kita tidak akan menunggu hingga semuanya terlambat,” tambahnya.
