Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gelar Perkara Djoko Tjandra Disebut Pencitraan, Ini Jawaban KPK

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghargai pandangan ICW yang menyebut KPK tak berani mengambil alih kasus Djoko Tjandra.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 14 September 2020  |  11:25 WIB
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri / Antara
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri / Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch yang menyebut bahwa gelar perkara Djoko Soegiarto Tjandra bersama Kejagung dan Polri merupakan ajang pencitraan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghargai pandangan ICW tersebut.

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut, termasuk tentu dari rekan - rekan di ICW," kata Ali, Senin (14/9/2020).

Namun, Ali menyatakan pengambilalihan kasus dari aparat penegak hukum lain bukan masalah berani atau tidak berani. Dia menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan cara berhukum yang benar.

"Akan tetapi di sini adalah bagaimana cara berhukum yang benar tentu dengan mengikuti ketentuan UU yang berlaku yang dalam hal ini Pasal 6, 8 dan 10 A UU KPK," ucap Ali.

Sebelumnya, ICW mengkritik KPK lantaran dianggap tidak berani mengambil alih kasus Djoko Tjandra dari Kejaksaan Agung maupun Polri. ICW menyebut gelar perkara yang dilakukan di KPK itu merupakan ajang pencitraan.

"ICW berpandangan KPK sangat lambat dan tidak berani mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan pihaknya menyoroti pernyataan Ketua KPK Komjen Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto yang terkesan normatif.

Firli, kata Kurnia, pada akhir Agustus lalu sempat menyebutkan bahwa lembaga antirasuah akan mengambil alih penanganan perkara jika Kejaksaan Agung tidak selesai menanganinya.

"Pernyataan itu amat normatif, bahkan terlihat Komjen Pol Firli Bahuri hanya membaca apa yang tertera dalam Pasal 10 A UU KPK, bukan justru penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Agung," katanya.

Selanjutnya, ICW mengamati pernyataan Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto saat menghadiri gelar perkara di Kejaksaan Agung. Menurut Kurnia, saat itu Karyoto menilai kinerja Kejaksaan Agung sangat bagus dan cepat.

"Padahal publik menduga sebaliknya, Kejaksaan Agung terlihat lambat dalam pengungkapan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari," ucap Kurnia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK icw Kasus Djoko Tjandra
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top