Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

ICW Sebut KPK Tak Berani Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra

ICW menilai KPK lamban dan takut untuk mengambil alih kasus Djoko Tjandra yang saat ini tengah ditangani oleh Kejagung dan Bareskrim Polri.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 12 September 2020  |  13:37 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi takut untuk mengambil alih kasus yang melibatkan Djoko Tjandra.

“ICW berpandangan KPK sangat lambat dan tidak berani untuk mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Kurnia mengatakan kesimpulan itu bisa dilihat salah satunya dari pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto.

Menurut Kurnia, Firli hanya mengatakan bahwa lembaganya akan mengambil alih kasus ini, bila kejaksaan tidak selesai menanganinya.

“Sekedar membaca apa yang tertera dalam Pasal 10 A UU KPK, bukan justru penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Agung,” kata Kurnia. Pasal 10 A UU KPK menyebutkan syarat KPK mengambil alih kasus korupsi.

Selain itu, sinyal bahwa KPK tidak berani mengambil alih kasus ini, kata dia, juga terlihat dari pernyataan Karyoto. Seusai mengikuti gelar perkara di Kejaksaan Agung pada 8 September 2020, Karyoto menilai Kejaksaan sangat bagus dan cepat dalam mengusut perkara ini.

“Padahal publik menduga sebaliknya,” ujar Kurnia.

Kurnia memandang sinis gelar perkara yang dilakukan oleh lembaga antirasuah, bersama Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri pada Jumat, 11 September 2020.

KPK mengundang kedua insitusi itu untuk melakukan gelar perkara di Gedung KPK sebagai bagian koordinasi dan supervisi dalam perkara ini. Namun, menurut Kurnia, gelar perkara itu hanya pencitraan.

“Gelar perkara terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah serius menanggapi perkara Djoko Tjandra,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK kejagung bareskrim
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top