Bisnis.com, BEIRUT - Israel berhasil melakukan langkah politik untuk menggandeng negara-negara yang tadinya memusuhi negeri tersebut.
Setelah Uni Emirat Arab, Bahrain menyusul melakukan nornalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Sikap Bahrain berbaikan dengan Israel itu segera memancing kecaman. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran, Sabtu (12/9/2020) mengecam keras langkah Bahrain tersebut.
Hizbullah Lebanon menyebut pemulihan hubungan dengan Israel itu sebagai "pengkhianatan luar biasa" terhadap rakyat Palestina.
Bahrain pada Jumat (11/9) bergabung dengan Uni Emirat Arab (UAE) untuk meresmikan hubungan dengan Israel.
Melalui pernyataannya pada Sabtu, Hizbullah menyebutkan bahwa langkah "rezim tirani di Bahrain" itu dilakukan atas perintah Amerika Serikat.
Baca Juga
Pernyataan tersebut menyusul kecaman sebelumnya dari Kementerian Luar Negeri dan Pengawal Revolusi Iran.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan dengan Israel, yang juga telah memiliki hubungan diplomatik dengan Mesir dan Yordania sejak puluhan tahun lalu.
Pada Agustus, UAE sepakat menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh AS.
Kesepakatan itu akan ditandatangani pada Selasa (15/9) dalam upacara yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, yang berupaya terpilih kembali pada pilpres 3 November mendatang.
Respons Palestina
Palestina dikabarkan gusar mengetahui Bahrain sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, di saat negara tersebut melanjutkan pendudukannya di tanah Palestina.
Mereka memandang apa yang terjadi sebagai bentuk pengkhianatan lagi terhadap Palestina. Sebelumnya, mereka sudah dikhianati dengan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel.
"Lagi-lagi ini pengkhianatan terhadap upaya Palestina. Lewat normalisasi dengan Israel, Bahrain melanggar semua resolusi Arab," ujar figur senior dari Organisasi Pembebasan Palestina, Wassel Abu Youssef, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Sabtu (12/9/2020).
Dengan normalisasi itu, Bahrain akan memiliki hubungan diplomatik formal dengan negara yang dipimpin Benjamin Netanyahu tersebut.
Adapun langkah tersebut dianggap pengkhianatan oleh Palestina karena berseberangan dengan upaya mereka untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan Israel. M
enurut Palestina, jika negara yang melakukan normalisasi dengan Israel semakin banyak, maka pengaruh Israel akan semakin kuat dalam sengketa wilayah kedaulatan dengan Palestina.
Pada pertemuan Liga Arab yang berlangsung beberapa hari lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sudah meminta komitmen negara-negara Arab untuk tidak mengikuti langkah Uni Emirat Arab.
Dia membuat apa yang disebut Resolusi Palestina. Namun, mayoritas peserta enggan menyetujuinya, menjadi pertanda normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel tak terhindarkan.
