Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tentang pentingnya validasi data terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara dalam penyaluran bantuan sosial terkait Covid-19.
Pasalnya, hingga 4 September 2020 KPK menerima setidaknya 1.074 keluhan terkait dengan program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Dari jumlah tersebut keluhan paling banyak berasal dari tiga provinsi besar yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Kami berikan masukan paling tidak tentang validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan. validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar usai menerima kunjungan Menteri Sosial dan Jajarannya, Rabu (9/9/2020)..
Lili mengatakan bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan Kemensos untuk minimalisir keluhan tersebut adalah dengan menugaskan petugas Kemensos untuk ikut dalam program Jaga Bansos.
"Salah satu yang bisa bertugas ikut awasi jaga bansos sehingga keluhan bisa lamngsung ditindaklanjuti tidak terlalu lama tunggu diselesaikan," kata Lili.
Di sisi lain Menteri Sosial Juliari P. Batuabara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi tata kelola dan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial di masa pandemi.
Baca Juga
Juliari mengatakan, pengawasan dari KPK penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana bansos dan perlindungan sosial di masa pandemi yang mencapai Rp 127 triliun dari total Rp 203 triliun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bahkan, Juliari meminta KPK tak segan menegur dirinya maupun jajarannya jika terdapat persoalan dalam penyaluran perlindungan sosial.
"Sesuai perintah Presiden dalam rangka penyerapan anggaran tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah tentu di antaranya KPK. Kami tentu berharap KPK memberikan bimbingan dan juga teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki," katanya.
