Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan mantan Anggota DPRD Sumatra Utara Ahmad Hosen Hutagalung. Ahmad merupakan tersangka kasus suap Anggota DPRD Sumatra Utara.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan masa penahanan Ahmad diperpanjang selama 40 hari ke depan. Dia ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.
"Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Tsk AHH (Ahmad Hosen Hutagalung) selama 40 hari terhitung mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," kata Ali dalam keterangan tertulisnya.
Ali menyebutkan penyidik lembaga antirasuah akan segera menyelesaikan pemberkasan perkara korupsi berjamaah tersebut.
Sebelumya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan terhadap 11 orang Anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari eks-Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Kesebelas Anggota DPRD itu di nataranya Sudirman Halawa (SH),Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Megalia Agustina (MA),Ida Budiningsih (IB), Syamsul Hilal (SHI), dan Robert Nainggolan (RN).
Selanjutnya adalah Ramli (R) Layani Sinukaban (LS), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin Hasibuan (JH), dan Irwansyah Damanik (ID).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020 sampai 10 Agustus 2020.
Para tahananan ditempatkan secara terpisah. Tersangka SH, R, SHI, ID,MA dan IB ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kemudian, tersangka RN,LS, JS,JH dan RPH di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
KPK pada Kamis (30/1) telah menetapkan 14 anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara periode 2004-2019 atau 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho.
Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.
Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.
Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.
Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara tahun 2015.
Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, terhadap Gatot Pujo dalam kasus ini [di luar sangkaan lainnya] telah dijatuhkan vonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan.
