Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi yang berkuasa di Argentina, Frente de Todos, berupaya memberlakukan pajak satu kali pada warga negara kaya sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kredensial sayap kiri aliansi sambil meningkatkan pendapatan pemerintah di tengah krisis ekonomi yang memburuk.
Dilansir Bloomberg, Minggu (30/8/2020), apa yang disebut pajak “solidaritas” itu akan berlaku untuk sekitar 12.000 orang Argentina yang memiliki aset lebih dari 200 juta peso (US$2,7 juta).
Hal itu disampaikan dalam pernyataan dari kantor pers koalisi di Majelis Rendah Kongres, di mana RUU itu diajukan pada hari Jumat (28/8/2020). Pajak tersebut juga akan meningkat hingga 5,25% untuk warga sangat kaya yang menyimpan kekayaan mereka di aset di luar negeri.
Undang-undang yang diusulkan adalah langkah lain dari pemerintahan Presiden Alberto Fernandez yang merusak iklim bisnis Argentina sejak ia menjabat 10 Desember, memimpin aliansi berbagai faksi Peronis.
Pekan lalu, presiden mengumumkan penghentian harga Internet, TV, dan layanan seluler hingga akhir tahun. Pemerintahnya telah membekukan harga lebih dari 2.000 barang konsumen lainnya dan mencoba menasionalisasi pedagang kedelai terkemuka di negara itu.
Pemerintahan Fernandez perlu meningkatkan pendapatan untuk menutup kesenjangan fiskal yang tumbuh yang disebabkan oleh penurunan pengumpulan pajak karena penguncian yang ketat dari pemerintahnya.
Baca Juga
Tanpa akses kredit, otoritas Argentina mengandalkan pencetakan uang untuk membiayai langkah-langkah stimulus guna memerangi pandemi.
Para pemimpin koalisi memperkirakan RUU itu akan meraup 300 miliar peso pendapatan pajak yang akan direposisi untuk usaha kecil dan menengah, peralatan medis yang dibutuhkan untuk menghadiri Covid-19 dan pekerjaan umum di lingkungan berpenghasilan rendah.
RUU tersebut dipelopori oleh Anggota Kongres Maximo Kirchner, putra Wakil Presiden Cristina Fernandez de Kirchner, yang memerintah negara dengan kebijakan populis dari 2007 hingga 2015 dan merupakan wajah utama dari sektor sayap kiri Peronisme.
Proposal itu muncul saat kreditor swasta Argentina menghadapi tenggat waktu Jumat untuk menerima tawaran negara itu untuk merestrukturisasi obligasi senilai US$65 miliar, yang pada prinsipnya telah disetujui oleh banyak kreditor. Hasil akhir dari debt swap diharapkan paling cepat Senin.
Pajak kekayaan juga kemungkinan akan menjadi bagian dari negosiasi Argentina dengan Dana Moneter Internasional untuk program baru yang akan menggantikan dana talangan US$57 miliar yang gagal diberikan kepada negara pada tahun 2018.
Menteri Ekonomi Martin Guzman mengirim surat resmi kepada IMF minggu ini untuk meminta untuk memulai negosiasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
