Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menlu Retno: DK PBB Enggan Muluskan Permintaan Snapback AS Soal Nuklir Iran

Indonesia selaku Presiden DK menyampaikan hasil konsultasinya yang menunjukkan bahwa tidak ada konsensus mengenai permintaan snapback mechanism.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 27 Agustus 2020  |  18:57 WIB
Delegasi peserta yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB serempak mengenakan pakaian batik dengan beragam warna, corak dan bahan. - Bisnis/kemendikbud
Delegasi peserta yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB serempak mengenakan pakaian batik dengan beragam warna, corak dan bahan. - Bisnis/kemendikbud

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB menegaskan tidak menyepakati permintaan Amerika Serikat yang hendak melakukan mekanisme 'snapback' terhadap embargo senjata Iran.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Menlu AS Mike Pompeo pada tanggal 20 Agustus 2020 telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden DK, yang saat ini dijabat Indonesia, untuk memulai proses snapback mechanism.

Setelah menerima surat Menlu AS, Presiden DK PBB juga menerima surat terpisah dari 13 negara anggota DK PBB lainnya yang intinya tidak sejalan dengan pandangan AS.

Pada pertemuan virtual terbuka DK mengenai isu Timur Tengah belum lama ini, beberapa negara secara langsung menanyakan hasil konsultasi tersebut.

"Indonesia selaku Presiden DK menyampaikan hasil konsultasinya yang menunjukkan bahwa tidak ada konsensus mengenai permintaan snapback mechanism," katanya dalam press briefing, Kamis (27/8/2020).

Sebagai Presiden DK PBB, Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di DK PBB.

Indonesia telah melakukan konsultasi bilateral secara inklusif dengan semua anggota DK PBB guna meminta pandangan masing-masing anggota tentang langkah yang dapat dilakukan Presiden DK PBB.

"Selama menjalankan tugasnya sebagai Presiden DK PBB, Indonesia selalu menjunjung tinggi prinsip inklusifitas, transparansi, dan ya imparsialitas. Seperti diberitakan sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan mekanisme 'snapback' seiring penolakan Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata nuklir pada Tehran.

Mekanisme snapback yang dimaksud bertujuan untuk mengembalikan pemberlakuan sanksi PBB terhadap Iran yang diatur dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015 jika terbukti ada pelanggaran.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

iran amerika serikat dk pbb
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top