Bisnis.com, JAKARTA – Tepat sebelum China mengambil alih kendali Hong Kong pada tahun 1997, taipan Jimmy Lai mendirikan surat kabar Apple Daily untuk mempromosikan demokrasi di kota tersebut.
Selama 25 tahun surat kabar itu selamat dari boikot iklan dan tekanan politik, tetapi tidak pernah mundur dari pemberitaan kritis pemerintah China dan anggota parlemen pro-Beijing. Namun, sepak terjang Apple Daily tersebut mungkin akan segera berakhir.
Dilansir dari South China Morning Post, petugas kepolisisan menangkap Lai di rumahnya di Ho Man Tin, diikuti dengan penahanan dua putranya dan empat eksekutif senior Next Digital, perusahaan induk Apple Daily.
Polisi menangkap Lai atas tuduhan berkolusi dengan pasukan asing untuk membahayakan keamanan nasional, mengucapkan kalimat yang menghasut, dan bersekongkol untuk menipu.
Kepolisian kemudian mengirim lebih dari 200 petugas ke kantor media tersebut di daerah Tseung Kwan O untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan yang berlangsung hampir sembilan jam.
Terlepas dari tuduhan tersebut, penangkapan ini menjadi demonstrasi terhadap potensi luas dari undang-undang keamanan nasional Hong Kong untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat selain aksi protes dan aktivisme pro-demokrasi.
Baca Juga
Disahkan pada bulan Juni, undang-undang tersebut melarang "kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing" sebagaimana ditafsirkan oleh pemerintah China dan diberlakukan oleh kantor keamanan baru Beijing di Hong Kong.
Penangkapan Lai memang tidak sepenuhnya mengejutkan, tetapi masih mengguncang dasar-dasar kebebasan pers dan menimbulkan kekhawatiran mengenai apa yang mungkin terjadi selanjutnya di pusat keuangan dunia tersebut.
Selain Lai, Agnes Chow, seorang aktivis terkemuka dan anggota pendiri partai Demosisto pro-demokrasi yang sekarang dibubarkan, juga ditangkap karena diduga melanggar undang-undang keamanan.
Seorang ekonom politik yang berafiliasi dengan Universitas Maastricht Belanda, Imogen T. Liu, mengatakan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers memang menjadi masalah bagi komunitas bisnis global yang bergantung pada aturan hukum dan stabilitas yang ditawarkan Hong Kong.
“Hong Kong menarik bagi investor internasional karena memiliki reputasi disiplin pasar dan transparansi yang dilembagakan di bawah pemerintahan Inggris. Kebebasan berbicara adalah bagian dari citra liberal ini, bersama dengan persaingan pasar bebas dan tanpa intervensi pemerintah," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg.
Kalangan jurnalis sudah sejak lama khawatir dengan meningkatnya tekanan terhadap kebebasan berbicara di Hong Kong setidaknya sejak 2018. Pada saat itu, otoritas lokal menolak memperbarui visa kerja editor berita Asia untuk Financial Times.
Peristiwa tersebut dianggap sebagai pengusiran pertama jurnalis asing sejak penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China pada tahun 1997, sekaligus menunjukkan pengaruh Beijing yang lebih berani di kota tersebut.
Kekhawatiran tersebut semakin tumbuh tahun ini. Setelah AS membatasi media China, pemerintah di Beijing mengusir warga Amerika yang bekerja untuk New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post dan mengatakan mereka tidak diterima di Hong Kong. Pada Juli, New York Times mengumumkan pemindahan kantor cabang berita digitalnya dari Hong Kong ke Seoul.
Ancaman Kebebasan Pers
Foreign Correspondents Club (FCC) yang mengadvokasi kebebasan pers di Asia, mengutuk penangkapan dan penggerebekan ruang berita Apple Daily pada hari Senin. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai "fase baru yang gelap dalam terkikisnya reputasi global Hong Kong."
Pekan lalu, FCC menyerukan kepada AS dan pemerintah China untuk berhenti menggunakan jurnalis sebagai umpan dalam pertikaian politik
“Aksi saling balas yang ditujukan pada jurnalis ini tidak membantu siapa pun, paling tidak semua publik yang membutuhkan informasi yang akurat dan diproduksi secara profesional sekarang lebih dari sebelumnya,” ungkap FCC.
Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa wartawan telah melaporkan adanya penundaan perilisan visa baru atau perpanjangan. Hal ini sangat tidak biasa untuk Hong Kong.
Sementara itu, outlet lokal Standard melaporkan bahwa visa jurnalis sekarang sedang diperiksa oleh "unit keamanan nasional" dalam departemen Imigrasi Hong Kong, yang dianggap lebih mirip dengan pengawasan ketat media asing oleh China.
Kantor cabang Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong mengatakan bahwa pernyataan FCC menumpuk tuduhan tidak berdasar atas UU keamanan nasional dan upaya penegakan hukum kepolisian Hong Kong. Kementerian juga menuduh FCC mencoba menutupi dan membenarkan tindakan Jimmy Lai serta tersangka kriminal lainnya.
Selain Jimmy Lai dan Agnes Chow, Wilson Li Chung-chak, seorang pekerja lepas ITV Inggris dan mantan anggota kelompok aktivis mahasiswa Scholarism, juga ditangkap karena tuduhan bersekongkol dengan pihak asing. Ini merupakan kali pertama seorang jurnalis lepas didakwa berdasarkan undang-undang baru.
Tekanan terhadap pers membuat sejumlah media lebih selektif dalam menyebarkan berita. Reporter investigasi di outlet berita lokal HK01, Selina Cheng, mengatakan manajemen senior mulai membatasi jenis berita yang dapat dikerjakan oleh reporter.
"Ketika editor khawatir akan mendapat masalah, mereka tentu tidak akan mendorong reporter untuk melakukan lebih banyak pelaporan mengenai topik sensitif," katanya.
Bahkan Apple Daily telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi reporternya dan berhenti mencetak byline setelah undang-undang disahkan.
Martin Lam, reporter yang meliput politik Hong Kong di Apple Daily, mengatakan media lain yang melihat apa yang terjadi pada Apple Daily hari ini tahu bahwa jika mereka berbicara menentang pemerintah mereka akan menghadapi konsekuensi yang sama.
"Media lain akan lebih berhati-hati dengan apa yang mereka beritakan dalam waktu dekat," ujarnya.
