Bisnis.com, JAKARTA - Polemik kasus eks caleg PDIP Harun Masiku yang kini masih dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat seiring ditangkapnya buron koruptor cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai berhasilnya Djoko Tjandra ditangkap pihak kepolisian seharusnya diiringi dengan ditangkapnya buron lainnya, yakni Harun Masiku. Nama terakhir ini menjadi buron lantaran terkait kasus suap pemilu yang melibatkan partai berkuasa.
Menurutnya, skandal politisi PDIP tersebut lebih berbahaya dibandingkan skandal Djoko Tjandra dari sisi demokrasi. Pasalnya, kasus Harun Masiku berkaitan dengan pemilu dan konstitusi sehingga sangat berbahaya untuk masyarakat, katanya kepada wartawan, Senin (3/8/2020).
Refly mengatakan alasan kasus Harun Masiku lebih berbahaya adalah karena berhubungan dengan integritas penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, publik dibuat bertanya-tanya dan menduga-duga ada indikasi terjadinya kasus yang serupa yang terjadi pada politisi lain, selain Harun Masiku.
Karena itu dia mengatakan seharusnya kasus itu menjadi evaluasi untuk para penyelenggara negara. Meski kasusnya tak seberapa secara nilai kerugian negara, tetpai partai penguasa dinilai dapat melakukan tindakan yang melanggar aturan.
Refly menyoroti mengapa PDIP begitu bersikeras untuk mengangkat Harun Masiku menjadi anggota DPR. Hingga akhirnya Harun Masiku diduga melakukan penyuapan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan atas kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW).
Baca Juga
Refly mengatakan kesempatan Harun Masiku menjadi anggota DPR sangatlah kecil, karena perolehan suaranya berada di urutan keenam.
"Kenapa tiba-tiba Harun Masiku ngotot ingin menjadi anggota DPR, padahal perolehan suaranya hanya nomor 6," kata Refly.
Refly juga menyinggung soal upaya PDIP yang terus-terusan memperjuangkan Harun Masiku agar bisa mendapat posisi di Senayan.
