Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa hanya 36 persen dari 1.176 responden yang mengaku puas atas kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Namun, jika dibedah lebih dalam, mayoritas atau sekitar 64 persen responden pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan justru mengaku puas atas kinerja sang menteri.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Yugi Prayanto memastikan bahwa isu perizinan ekspor benur lobster bukan menjadi alasan utama respon positif dari para pengusaha perikanan dan kelautan.
"Dulu mungkin ya ketika Menteri KKP di Komisi IV DPR RI, dia selama lima tahun terakhir ini mendengar masukan, perbaikan terhadap pelaku usaha perikanan mulai dari isu cantrang, dulu tidak boleh budidaya lobster dan sekarang boleh," kata Yugi dalam Rilis Survei Nasional yang ditayangkan langsung melalui akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Kamis (23/7/2020).
Namun, dia memastikan bahwa isu perizinan ekspor benur lobster hanya bagian kecil dari apresiasi para pelaku usaha tersebut.
Adapun, hasil survei Indikator Politik Nasional menunjukkan bahwa mayoritas responden atau di atas 50 persen dari total 1.176 responden pelaku usaha mengaku puas atas kinerja empat menteri Jokowi.
Baca Juga
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sebaliknya, ada empat menteri yang dinilai berkinerja tidak sesuai harapan yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Adapun, survei Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi dilakukan pada 29 Juni - 11 Juli 2020. Populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
Sampel pada masing-masing sektor dan skala usaha dipilih secara acak dengan jumlah yang sama yakni 140 pelaku usaha per sektor sehingga total sampel awal sebanyak 980 responden.
Namun, dalam prosesnya ada kebutuhan penambahan jumlah sampel (oversample) pada sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan, masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha.
