Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta satuan tugas TNI, Polri, dan BIN tidak terprovokasi melanggar hak asasi manusia di Papua.
Mahfud MD mengimbau seluruh pasukan mengedepankan pendekatan hukum, dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Tujuannya agar TNI dan Polri tidak melakukan tindakan yang berlebihan.
“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain” katanya, Rabu (22/7/2020).
Saat kunjungan kerjanya ke Timika Papua hari ini, dia mengapresiasi seluruh aparat dalam memelihara keamanan, serta ketertiban di wilayah paling timur Indonesia itu.
Mantan Menteri Pertahanan ini menyebut tugas pemerintah termasuk aparat keamanan kian berat akibat meluasnya pandemi Covid-19. Pun begitu, pengamanan wilayah tetap harus dilakukan dengan baik.
Pemerintah, kata Mahfud, sedang menghadapi tiga tantangan utama di sektor keamanan. Pertama persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara.
Baca Juga
Kedua gangguan keamanan berupa kelompok kriminal bersenjata di Papua serta ancaman keutuhan ideologi di wilayah tengah Indonesia.
Adapun, Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif memuluskan berbagai rencana pembangunan di sana.
“Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional [Bappenas] agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan,” kata Mahfud.
