Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah provinsi menjadi sorota Presiden Joko Widodo terkait realisasi belanja modal yang terbilang masih sangat rendah pada awal paruh kedua 2020 ini.
Dalam pertemuannya dengan para gubernur terkait percepatan penyerapan APBD di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/7/2020), Jokowi mengatakan realisasi belanja modal sejumlah beberapa provinsi dinilainya masih mengkhawatirkan dan perlu ditingkatkan.
Dia mencontohkan Sumatra Selatan yang belanja modalnya baru mencapai 1,4 persen. Selain itu, dia merincikan Sulawesi Tenggara baru merealisasikan belanja modal sebesar 5,6 persen, Papua 4,8 persen, Maluku Utara 10,3 persen, Nusa Tenggara Timur 19,6 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, dan Aceh 8,9 persen.
"[Belanja modal provinsi tersebut] masih rendah-rendah sekali, hati-hati," kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (16/7/2020).
Tak hanya belanja modal, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyerapan APBD secara keseluruhan juga masih lambat direalisasikan oleh banyak porvinsi. Seperti diketahui, APBD khususnya pada sisi belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Presiden ketujuh RI ini terus menekankan belanja negara sebagai salah satu solusi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, kuartal ketiga menjadi satu-satunya momentum untuk memperbaiki perekonomian negara pada tahun ini.
"Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ. Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa," ujarnya.
Berdasarkan informasi tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan tertinggi yakni 45 persen, Nusa Tenggara Barat 44 persen, Sumatra Barat 44 persen, Gorontalo, 43 persen, dan Kalimantan Selatan 43 persen.
Sementara itu, provinsi dengan penyerapan APBD terendah adalah Maluku Utara dengan realisasi 17 persen, Papua 17 persen, Sulawesi Tenggara 16 persen, dan Sumatra Selatan 16 persen.
