Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wah, Jepang Tuduh China Gunakan Alasan Pandemi untuk Urusan Laut China Selatan

Pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe pada hari Selasa (14/7/2020) menyetujui dokumen yang mengatakan China terus berusaha untuk mengubah status quo di Laut China Timur dan Laut China Selatan.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 14 Juli 2020  |  16:09 WIB
Kepulauan Spratly di Laut China Selatan - Istimewa
Kepulauan Spratly di Laut China Selatan - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Kajian pertahanan tahunan Jepang menuduh China meningkatkan upaya klaim teritorialnya di Laut China Selatan dan Timur. Hal ini menyoroti bagaimana China telah menjadi ancaman jangka panjang yang lebih serius daripada Korea Utara.

Dilansir dari South China Morning Post, Pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe pada hari Selasa (14/7/2020) menyetujui dokumen yang mengatakan, antara lain, China terus berusaha untuk mengubah status quo di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga menyebut China menyebarkan disinformasi sambil memberikan bantuan medis kepada negara-negara terpukul keras oleh Covid-19.

Dokumen tersebut menggambarkan adanya intrusi tanpa henti oleh kapal-kapal China di perairan sekitar kepulauan yang disengketakan oleh kedua negara di Laut China Timur, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China.

Dokumen yang disebut Buku Putih tersebut juga merujuk pada penciptaan dua distrik administratif sepihak China di Laut China Selatan, yang bertumpang tindih dengan klaim dari Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Kedua distrik tersebut bernama Xisha dan Nansha.

Buku putih tersebut dirilis di tengah tekanan dari Amerika Serikat terhadap terhadap klaim China atas Laut China Selatan. Ketegangan antara AS dan China meningkat setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menolak klaim China atas wilayah di Laut China Selatan.

Langkah ini menyelaraskan AS dengan keputusan pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2016 bahwa klaim China atas perairan yang juga diperebutkan oleh Filipina ini melanggar hukum.

“Kami tegaskan, klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti juga kampanye intimidasi untuk mengendalikannya,” ujar Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo, seperti dilansir Bloomberg.

Langkah ini membawa AS masuk dalam sengketa Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara. Padahal, di masa lalu, AS sebatas menyerukan "kebebasan navigasi" di jalur perairan yang diperebutkan ini dan tidak mengambil sikap atas klaim tertentu.

Beijing menegaskan niatnya di jalur air tersebut, yang menjadi jalur perdagangan global dengan nilai US$3 triliun setiap tahun, merupakan niat damai.

Washington telah berdebat dengan Beijing mengenai berbagai masalah mulai dari perdagangan, virus corona, hingga tanggapan China terhadap hak asasi manusia. Meskipun Abe telah menjadi pendukung setia AS, Jepang juga telah fokus membangun hubungan yang lebih dekat dengan China, yang menjadi mitra dagang terpenting Negara setelah AS.

Seorang profesor hubungan internasional di Tokyo International University, Akitoshi Miyashita, mengatakan kata-kata dari dokumen itu merupakan sebuah kejutan, mengingat Tokyo siap untuk menjamu Presiden China Xi Jinping pada kunjungan bilateral sekitar tahun ini.

“Harapannya adalah bahwa Abe akan menciptakan lingkungan yang bersahabat agar kunjungan kenegaraan dapat berlanjut," katanya, seperti dikutip South China Morning Post.

"Jika Kementerian Pertahanan bersikap kritis terhadap China di Buku Putih, maka mungkin diperlukan lebih banyak waktu sebelum kunjungan Xi dapat dilanjutkan karena Beijing mungkin mempertimbangkan nada negatif," tambahnya.

Seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunkyo, Garren Mulloy, mengatakan bahwa nada Tokyo mengenai mengenai langkah-langkah keamanan Beijing telah menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir dan telah lebih fokus pada titik-titik perselisihan di samping pengeluaran pertahanan negara.

Tetapi tinjauan tahun ini berisi perincian yang lebih spesifik, seperti berapa kali kapal Penjaga Pantai China memasuki perairan yang disengketakan di sekitar Senkaku/Diaoyu dan kerja sama militer Beijing dengan Moskow.

"[Tokyo] tidak hanya mendata pengeluaran militer Tiongkok untuk membeli pesawat atau kapal, tetapi mereka telah mencoba tahun ini untuk menunjukkan bagaimana tindakan Beijing lebih strategis," kata Mulloy.

Jepang juga mengklaim bahwa China terlibat dalam propaganda dan penyebaran "disinformasi". Seorang pejabat kementerian pertahanan menyoroti klaim bahwa virus itu dibawa ke China oleh seorang anggota militer AS, dan bahwa obat herbal China dapat mengobati Covid-19.

“Dengan komunitas internasional bergulat dengan pandemi, penyebaran virus lebih lanjut dapat mengekspos dan mengintensifkan persaingan strategis di antara negara-negara yang berniat untuk menciptakan keamanan internasional dan regional” menurut pernyataan dalam dokumen tersebut.

Mulloy mengatakan dia percaya bahwa dengan menyoroti disinformasi, Jepang merujuk pada tuduhan oleh pejabat intelijen AS bahwa China memiliki kampanye ekstensif untuk mempengaruhi politik dan kebijakan AS.

"Tokyo masih prihatin dan mengawasi situasi dengan seksama karena ancaman serangan cyber di Jepang, termasuk melalui hal-hal seperti jaringan media sosial yang merupakan agen negara proxy," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jepang china laut china selatan
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top