Kemendikbud: 80 Persen Pendidikan Vokasi Harus Bisa "Nikah Massal" dengan Industri

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) tengah mendorong dunia pendidikan vokasi untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih profesional.

Untuk itu, perlu adanya “perkawinan” antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Tak hanya sekadar perkenalan antara institusi dan melakukan penandatanganan kerja sama atau MoU.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengatakan vokasi dan dunia kerja itu harus betul-betul link dan match, jadi hubungannya itu selevel menikah, bahkan sampai punya anak.

“Maka program yang kita luncurkan, program nikah masal kampus yang totalnya [anggaran] Rp3,5 triliun itu betul-betul harus berwujud sebuah pernikahan massal antara ribuan kampus vokasi, SMK dengan lembaga pelatihan dan industri dunia kerja,” kata Wikan, Sabtu (11/7/2020).

Dia mengungkapkan, sebelumnya industri dan dunia pendidikan vokasi hanya tandatangan MoU sudah berani mengaku link and match, tapi di lapangan dosen tamu hanya mengajar sekali atau datang melihat kurikulum, tidak tahu salah atau benar, tapi tak pernah dibenahi.

“Sekarang ini kurikulum itu enggak boleh enggak cocok dan harus disetujui dengan industri. Sekarang wajib melibatkan industri, karena kan inginnya punya orang yang kompeten, bisa punya hard skill, soft skill. Apa yang disiapkan adalah apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dari program nikah massal itu, Wikan menuturkan Kemendikbud menyiapkan sembilan paket, tapi yang wajib diikuti setidaknya ada lima paket.

Pertama, kurikulum yang disusun bersama industri. Kedua, dosen tamu minimal mengajar 50 - 100 jam per semester dan diajar oleh ahli.

“Karena kurikulumnya kan dibuat bersama, artinya industri juga harus bisa ngajar,” imbuhnya.

Ketiga, magang yang dirancang bersama sejak awal, jangan sampai industri menerima siswa magang tapi tidak kerja sama dengan sumber sekolahnya.

“Jadi sejak ngajar, ketemu anak-anak murid atau mahasiswa, di situ sudah ada komitmen, eh nanti kerja di sini ya, gitu,” ujarnya.

Keempat, adalah komitmen serapan bersama untuk memastikan murid atau mahasiswa yang diajar bidang industri bisa masuk ke perusahaan yang bekerja sama atau sudah “dikawinkan”.

Kelima, melalui program beasiswa dan ikatan dinas bagi siswa. Dengan ini, dosen vokasi juga diajarkan dan mempraktikan di dunia industri agar mengajar juga ada unsur pengalaman, bukan hanya mengajarkan teori saja.

Kemudian, program sisanya ada jembatan program di mana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para guru, sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri.

Ketujuh, sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh sekolah bersama industri. Kedelapan, riset terapan bersama antara guru dan kasus nyata di industri dan kesembilan berbagai kegiatan atau program 'pernikahan' lainnya.

“Yang lima pertama ini kita dorong dengan Rp3,5 triliun tadi, tetap kita paksa melakukan pernikahan antaran industri dengan pendidikan vokasi. Kita pinginnya pendidikan vokasi minimal 80 persen sudah menikah lah, tidak hanya sekadar sampai MoU,” ungkapnya.