Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Presiden Minta Kementerian 'Gemuk' Anggaran Percepat Belanja

Presiden Jokowi kali ini meminta kementerian beranggaran besar memperlihatkan sense of crisis dengan melakukan serapan belanja pemerintah.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 09 Juli 2020  |  09:13 WIB
Presiden Minta Kementerian 'Gemuk' Anggaran Percepat Belanja
Presiden Joko Widodo saat bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). - Antara/Hafidz Mubarak A
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ingin beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar mempercepat penyerapan anggaran belanja negara untuk mendukung gerak roda ekonomi.

Jokowi menilai lambatnya penyerapan anggaran sebagai cerminan sense of crisis yang masih minim, termasuk juga penerbitan regulasi yang bertele-tele.

"Saya minta kita memiliki sense yang sama, sense of crisis yang sama. Jangan sampai tiga bulan yang lalu kita sampaikan bekerja dari rumah, work from home, yang saya lihat yang kayak cuti. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas pada Selasa (7/7/2020) yang diunggah oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (8/8/2020).

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi pada kondisi kuartal pertama yang hanya mencapai 2,97 persen dari yang biasanya 5 persen, Presiden memprediksi kondisi kuartal kedua bisa semakin berat.

Telah terlihat adanya penurunan permintaan, suplai, dan produksi karena dilakukan pembatasan mobilitas guna memutus penyebaran Covid-19.

"Siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah," katanya.

Kementerian beranggaran besar yang diminta Presiden mempercepat penyerapan anggaran adalah Kemendikbud dengan anggaran Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri 92,6 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun.

Presiden juga meminta agar proses penerbitan sejumlah beleid seperti peraturan menteri (permen) dilakukan dengan cepat.

"Pada saat kondisi seperti ini membuat permen yang biasanya mungkin dua minggu ya sehari selesai, membuat PP [peraturan pemerintah] yang biasanya sebulan ya dua hari selesai," kata Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi belanja pemerintah
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top