Bisnis.com, JAKARTA - Jepang tidak berencana untuk menetapkan tanggal baru bagi kunjungan kenegaraan yang ditunda oleh Presiden China Xi Jinping dalam waktu dekat.
Hal itu menyusul meningkatnya pertentangan domestik terkait dengan langkah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.
Pandemi virus Corona telah mendorong Jepang dan China untuk menjadwal ulang kunjungan Xi yang direncanakan pada musim semi ini (Maret-Mei). Beberapa orang di dalam pemerintah Jepang memperkirakan pertemuan itu mungkin tidak akan berlangsung sampai musim semi berikutnya atau bahkan lebih lambat lagi.
Penundaan penjadwalan kembali kunjungan kenegaraan pertama Presiden China sejak 2008 terjadi karena meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat, sekutu utama Jepang. Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan kritik terhadap China atas pandemi virus corona dan masalah Hong Kong.
"Kami sama sekali tidak bergerak maju (dalam hal mempersiapkan kunjungan Xi). Mengatasi virus corona lebih diutamakan dan di luar itu kami tidak membicarakan jadwal. Belum ada yang diputuskan," kata sumber pemerintah, dilansir Japan Times, Rabu (8/7/2020).
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan pada bahwa kunjungan Xi akan dilakukan setelah November, ketika pertemuan puncak Kelompok 20 (G20) dijadwalkan di Arab Saudi.
Baca Juga
Bahkan jika Jepang dan China mengadakan pertemuan tingkat tinggi G20 dan menyepakati jadwal pertemuan pada momentum itu, persiapan akan memakan waktu beberapa bulan dan dengan demikian kunjungan Xi baru akan terlaksana setidaknya awal tahun depan.
Adapun, kunjungan Xi pada musim semi ini rencananya menggarisbawahi panasnya hubungan bilateral kedua negara karena sejarah perang dan masalah teritorial.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir China terus mengirim kapal ke perairan dekat Kepulauan Senkaku di Laut China Timur. Dua kapal Penjaga Pantai China mengejar kapal penangkap ikan Jepang di perairan teritorial di sekitar pulau-pulau yang dikuasai Negeri Matahari Terbit, yang diklaim China sebagai Diaoyu pada awal Mei.
Sementara itu, dorongan China baru-baru ini untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, telah menyebabkan beberapa anggota parlemen konservatif dari Partai Demokrat Liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kunjungan Xi.
Dua panel LDP menyatakan keprihatinan serius tentang situasi di Hong Kong kemudian mengajukan resolusi kepada pemerintah pada akhir Mei, mendesak untuk mempertimbangkan kembali dengan seksama apakah kunjungan harus dilanjutkan.
Sementara itu, menurut sumber-sumber pemerintah, Abe telah berusaha menciptakan era baru bagi Jepang dan China dan tidak mungkin membatalkan kunjungan kenegaraan Xi.
Menteri Pertahanan Taro Kono menyerukan sikap hati-hati terhadap kunjungan Xi, mengatakan bahwa situasi keamanan yang dihadapi Jepang harus dipertimbangkan.
"Sebagai menteri pertahanan yang bertanggung jawab atas keamanan, saya akan membuat suara saya terdengar di dalam pemerintah," kata Kono.
