Bisnis.com, JAKARTA - China hari ini membuka kantor baru agen keamanan secara terbuka di Hong Kong. Kantor keamanan tersebut dibangun untuk pertama kalinya di bawah undang-undang keamanan baru yang ketat dan menimbulkan kontroversi.
Kantor itu dibangun dengan mengubah sebuah hotel menjadi markas besar pasukan China.
"Kantor Perlindungan Keamanan Nasional Pemerintah Pusat di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong diresmikan di sini pada Rabu pagi," menurut laporan kantor berita resmi China, Xinhua seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (8/7/2020).
Markas baru itu berada di Metropark Hotel, gedung pencakar langit yang menghadap ke Taman Victoria Hong Kong.
Taman Victoria adalah lokasi protes selama bertahun-tahun, termasuk peringatan tahunan setiap bulan Juni yang menandai insiden Tiananmen di Beijing.
Sebuah plakat bertuliskan nama badan keamanan itu diumumkan Rabu pagi di depan kantor pemerintah Hong Kong dan pejabat polisi, kata seorang wartawan di tempat kejadian.
Baca Juga
Polisi memblokir jalan-jalan di sekitar hotel dan mengelilinginya dengan penghalang yang dipenuhi meriam air.
Sebuah bendera China dibentangkan di atas tiang yang didirikan di luar gedung, sedangkan sebuah plakat bertuliskan Republik Rakyat China dipasang Selasa malam.
Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru di Hong Kong minggu lalu untuk mengamankan tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan asing.
Undang-undang itu menunjukkan perubahan radikal dalam kebebasan dan otonomi Hong Kong sejak Inggris mengembalikan kota itu ke China pada 1997.
Undang-undang keamanan nasional serupa digunakan untuk menghilangkan perbedaan pendapat di China daratan.
Polisi Hong Kong telah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang menyuarakan pandangan politik tertentu yang sekarang dianggap ilegal, seperti menganjurkan kemerdekaan atau otonomi.
Isi undang-undang keamanan dirahasiakan sampai diberlakukan Selasa lalu, sebelum diserahkan ke parlemen Hong Kong.
Undang-undang itu juga berisi wewenang bagi aparat keamanan China untuk bekerja secara terbuka di Hong Kong.
Dengan wewenang itu aparat keamanan China dapat menyelidiki dan menuntut kejahatan keamanan nasional.
Sampai saat itu kepolisian dan pengadilan Hong Kong masih memiliki yurisdiksi penuh atas kota yang menjadi pusat keuangan itu.
Tapi China berpendapat keamanan nasional adalah tanggung jawab pemerintah pusat. China menyatakan undang-undang itu diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah protes besar dan aksi kekerasan tahun lalu.
