Bisnis.com, JAKARTA – Ekspansi besar-besaran di China yang direncanakan raksasa perbankan seperti Citigroup, JPMorgan Chase, dan HSBC Holdings menghadapi ancaman dari langkah pemerintah Amerika Serikat.
Setelah Undang-Undang Keamanan Nasional resmi diberlakukan di Hong Kong, Kongres AS meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan memberi sanksi kepada para pejabat pemerintah China dan Hong Kong terkait.
Ancaman yang dihadapi perusahaan-perusahaan besar di Wall Street dan Eropa bisa lebih nyata jika China melakukan pembalasan. Berikut pemaparannya, seperti dilansir dari Bloomberg, Rabu (8/7/2020).
Apa isi RUU tersebut?
Kongres AS telah meloloskan RUU yang akan mensyaratkan Departemen Luar Negeri, dengan pengarahan Departemen Keuangan, untuk melaporkan dan menetapkan sanksi bagi orang asing dan entitas yang "secara material" berkontribusi untuk melemahkan kerangka "satu negara, dua sistem" Hong Kong. RUU ini memberi presiden wewenang untuk memblokir aset dan menolak akses masuk pada mereka yang terlibat.
Bagaimana bank-bank bisa terdampak?
Baca Juga
Legislasi itu juga akan memberi sanksi kepada lembaga keuangan asing yang secara sadar melakukan bisnis dengan individu yang terkena sanksi. Dalam hal ini, bank-bank besar AS berisiko karena anak perusahaan asing mereka mungkin memiliki pelanggan yang merupakan pejabat China, kerabat dan rekanan mereka. Bank-bank investasi diketahui memperoleh sebagian besar pendapatan di China dari penjualan saham, pembiayaan untuk perusahaan, dan pemegang saham besar. Bank-bank komersial dan ritel di AS dapat lebih terekspos karena sebagian besar transaksi global dilakukan dalam dolar AS dan mengalir melalui sistem perbankan AS.
Apa sanksinya?
Bank-bank yang terdampak dapat menghadapi serangkaian sanksi, termasuk pemblokiran pada aset, pembatasan akses ke pinjaman dari lembaga AS, larangan menjadi dealer utama dalam utang AS, melakukan pertukaran mata uang asing dan transaksi perbankan.
Apa yang dipertaruhkan?
Lima bank besar di AS memiliki nilai gabungan eksposur sebesar US$701 miliar ke China pada 2019, dengan JPMorgan mencatat investasi terbesar senilai US$19 miliar. Mereka juga bisa menghadapi risiko kesulitan jika China memilih untuk membalas sanksi AS, sehingga memengaruhi rencana pertumbuhan mereka dan mengancam pendapatan yang telah mereka hasilkan selama bertahun-tahun sebagai konsultan perusahaan besar China seperti Alibaba Holding Ltd. Sementara itu, laba industri pialang di China dapat mencapai US$47 miliar pada tahun 2026, menurut perkiraan Goldman Sachs Group Inc., dengan perusahaan-perusahaan asing mengejar bagian yang cukup besar.
Seberapa besar kekhawatiran mereka?
Sementara AS memiliki otoritas luas untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan RUU tersebut, pejabat China paling senior mungkin mangalami dampak awal terbatas karena AS tidak mungkin mengambil tindakan yang secara signifikan akan mengganggu perdagangan atau merugikan ekonomi global, menurut perkiraan dari sejumlah eksekutif bank yang identitasnya dirahasiakan.
Apa yang saat ini dilakukan bank-bank?
Bank-bank global sedang meninjau basis klien mereka untuk mengidentifikasi pihak yang mungkin terkena sanksi dan mencari perjanjian untuk memastikan bahwa mereka memiliki klausul yang memungkinkan untuk melepaskan pelanggan tanpa penalti. Setelah daftar sanksi dirilis, bank-bank perlu memastikan mereka memiliki prosedur yang efektif untuk memutuskan hubungan dengan individu-individu tersebut.
Bagaimana dengan bank-bank China?
Bank-bank BUMN terbesar di China, dipimpin oleh Industrial & Commercial Bank of China Ltd., adalah yang paling terekspos mengingat hubungan dekat dengan pejabat pemerintah negara tersebut. Memutuskan tautan tersebut adalah hal yang akan sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Menurut Bloomberg Intelligence, para pemberi pinjaman di China memiliki dana yang dipertaruhkan sebesar US$1,1 triliun. Jika mereka menerima sanksi, presiden AS juga dapat melarang investor AS memiliki ekuitas atau utang pada pemberi pinjaman tersebut.
Dapatkah perusahaan-perusahaan dikenai sanksi?
Ya. Sanksi-sanksi juga akan berlaku untuk entitas. Aplikasi yang luas untuk perusahaan, terutama yang memiliki jejak signifikan di China atau Hong Kong, akan menimbulkan risiko lebih besar bagi bank-bank global karena akan lebih sulit untuk mengurai hubungan tersebut. Bank-bank kemungkinan akan dilarang melakukan bisnis dengan perusahaan yang 50 persen atau lebih dikontrol oleh individu yang terkena sanksi, menurut pedoman Kantor Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control).
Bagaimana pengaturan waktunya?
Presiden Donald Trump belum mengindikasikan apakah ia akan menandatangani RUU tersebut, tetapi ia memiliki dukungan anti-veto di Kongres. Jika diberlakukan, Departemen Luar Negeri memiliki waktu selama 90 hari untuk menyerahkan laporan mengenai apakah seorang individu atau perusahaan layak menerima sanksi. Adapun, laporan tentang lembaga keuangan harus diserahkan dalam 60 hari setelahnya. Presiden kemudian memiliki kelonggaran untuk menunggu satu tahun sebelum menjatuhkan sanksi.
Apakah ini pernah terjadi sebelumnya?
Serupa. Kantor Pengendalian Aset Asing di Departemen Keuangan memasukkan bank sentral Venezuela dalam daftar entitas yang terkena sanksi pada April tahun lalu. Pada 2018, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada tujuh taipan Rusia, 12 perusahaan, dan 17 pejabat senior pemerintah termasuk sekutu penting Presiden Vladimir Putin. Pada 2014, BNP Paribas SA didenda US$8,9 miliar oleh AS, nilai terbesar yang pernah diberikan untuk bank individu, karena transaksi dengan Sudan dan negara-negara lain yang masuk daftar hitam.
