Bisnis.com, JAKARTA – Forum Rektor Indonesia memberikan kritik dan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi Covid-19, dari mulai isu politik, pendidikan, hingga ekonomi.
Ketua FRI Yos Johan Utama menyatakan bahwa meski sedang kesulitan, perguruan tinggi dan universitas terus melakukan tugasnya untuk melakukan kajian akademik yang berguna untuk pemerintah.
Dari berbagai seminar dan diskusi yang dilakukan sejumlah kampus, FRI merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah. Salah satunya adalah meminta pemerintah untuk memfokuskan pembangunan manusia Indonesia pada penguatan karakter kebangsaan.
Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan penguatan karakter kebangsaan Indonesia dengan menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaaan yang terdapat dalam pancasila, pembukaan UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
“Pemerintah diharapkan menindak tegas berdasar hukum kepada siapa saja yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan pancasila, tindakan radikalisme, intolreransi, serta mengadu domba masyarakat,” katanya dalam Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia (FRI), Sabtu (4/7/2020).
Selain itu, dia menyatakan bahwa secara secara filosofi pendidikan kebangsaan harus berfokus pada transformasi wawasan kebangsaan kedalam pribadi anak didik.
Baca Juga
“Tentunya bukan membuat atau membahas RUU HIP [Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang menimbulkan kegaduhan, tapi butuh gerakan revolusi mental yang memberikan pemahaman,” ujarnya.
Dia juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berfokus pada pendidikan karakter dan pengamalan pancasila, debirokratisasi dan deregulasi, serta meningkatkan investasi dan inovasi.
Selain itu, dia meminta Kemendikbud berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan teknologi, dan kemampuan adaptif pancasila. Terakhir, dia juga meminta Kemendikbud untuk mendorong arah pembangunan SDM dengan mewajibkan pendidikan bela ngara.
Untuk ekonomi, dia memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan transformasi dengan berfokus pada peningkatan industri bertujuan ekspor. Hal ini menurutnya juga perlu dilakukan dengan tetap memerhatikan ekonomi kerakyatan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia juga menyatakan bahwa industri prioritas, seperti makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, kimia, sektor berbasis sumber daya alam, dan pariwisata harus diberikan insentif lanjutan.
Secara umum, dia menilai ekonomi Indonesia maupun dunia berada dalam ancaman koreksi besar-besaran akibat Covid-19. Hal ini harus dihadapi dengan perubahan yang inovatif oleh pemerintah.
“Perlu sikap yang cerdas, tidak pelu menunggu sempurna. Perubahan selalu harus diikuti inovasi yang akan akan jadi senjata ampuh. Jangan keluar dari problematika, tetapi masuk dan bergeraklah,” katanya.
