Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) menemukan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah baik di tingkat pusat hingga kabupaten/kota dalam penanganan virus corona (Covid-19).
Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan pada 20-27 Mei 2020 dan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi.
Juru Bicara LKSP Hafidz Muftisany menjabarkan 74,65 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat, sementara yang menyatakan puas hanya 25,35 persen. Sebanyak 58,33 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah provinsi dan 58,67 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Jika dilihat dari hasil survei tersebut, Hafidz mengatakan lebih dari 50 persen publik tidak puas dengan penanganan virus corona yang dilakukan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. “Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," ujarnya melalui siaran pers, Jumat (3/7/2020).
Hafidz mengatakan survei ini menggunakan metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.
Sementara itu, dalam survei ini, DKI Jakarta menempati tingkat pertama dalam kepuasan publik skala provinsi. Sebanyak 79,52 persen menyatakan puas dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan Anies serta jajarannya. Disusul dengan Nusa Tenggara Barat sebanyak 79,17 persen, Papua 77,78 persen, Sumbar 73,33 persen, dan Babel 72,73 persen.
Kepuasan kata Hafidz didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan, melindungi semua kelompok, menata informasi agar tidak panik, menampung/ tindak-lanjut keluhan warga, dan bertindak lebih cepat.
Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi menilai wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19 karena tidak satupun negara siap menghadapi pandemi ini. Namun dia sepakat terjadinya ketidaksinkronan antar instansi yang menyebabkan kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.
"Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19," tutupnya.
